SUBULUSSALAM – Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRK atas LKPJ Wali Kota Subulussalam tahun anggaran 2020 dihujani interupsi dari sejumlah anggota dewan, berujung walk outnya Fraksi Gerakan Aceh Amanat (Geranat) dari ruang sidang DPRK, Senin, 24 Mei 2021.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang itu, sembilan anggota Fraksi Geranat memilih keluar dari rapat paripurna memprotes terkait pandangan umum atas rekomendasi DPRK terhadap temuan-temuan LKPJ yang dibacakan Khalidin dari Fraksi Hanura.
Ketua Fraksi Geranat Bahagia Maha mengatakan pandangan umum atas rekomendasi DPRK atas temuan LKPJ Wali Kota Subulussalam tidak melibatkan Fraksi Granat. Termasuk temuan-temuan pansus juga tidak pernah diminta oleh Ketua DPRK untuk dimasukkan dalam pandangan umum atas rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Wali Kota Subulussalam.
“Kami dari anggota DPRK khususnya dari Fraksi Geranat tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan umum, maka lebih baik kami walk out,” kata Bahagia Maha.
Sebelumnya meninggalkan ruang sidang paripurna, Bahagia Maha terlihat maju ke depan menyerahkan kembali LKPJ Wali Kota Subulussalam tahun anggaran 2020 yang diserahkan ke DPRK pada 15 April 2021 lalu.
Dua Wakil Ketua DPRK masing-masing Fajri Munhte (Golkar) dan Dewita Karya (PAN) dari Fraksi Geranat juga ikut serta meninggalkan rapat paripurna disusul Jefri Husni Munthe (PAN), Hariansyah dan Salehati dari PA dan Saddam Husein dan H Mukmin (Golkar) serta Ari Afriadi dari Partai Gerindra.
Hujan interupsi dalam sidang paripurna yang turut langsung dihadiri Wali Kota Affan Alfian Bintang dan Wakil Wali Kota Salmaza, melibatkan Dolly S Cibro dan M Ridho Bancin dari Fraksi Hanura dan Bahagia Maha dan Hariansyah dari Fraksi Geranat.
Bahagia Maha dan Dolly S Cibro terlihat beberapa kali mengajukan interupsi ke pimpinan sidang, bahkan mikrofon Bahagia Maha sempat beberapa dimatikan oleh Ketua DPRK Ade Fadly Pranata. Sidang juga sempat diskor selama 15 menit dan dilanjutkan kembali. Namun Fraksi Geranat keukeh memilih walk out dari ruang sidang setelah permintaan mereka untuk menyampaikan pandangan umum tidak diakomodir.
Menurut politikus Partai PAN ini, ada sederet temuan seperti laporan realisasi keuangan LKPJ antara yang disampaikan Wali Kota Subulussalam dengan realisasi fisik yang didapat DPRK semasa Pansus. Sebab, menurut Bahagia hal ini lazim dilaksanakan dalam paripurna DPRK tentang LKPJ dan itu dapat diberikan pandangan umum dari fraksi.
“Tapi ini tidak diakomodir, padahal apa yang kami sampaikan nanti pastilah sesuai dengan fakta yang kami dapatkan setelah kami pansus ke SKPK maupun turun ke beberapa fisik yang kami cek,” ujar Bahagia Maha didampingi sejumlah rekannya dari Fraksi Geranat usai walk out. []
