LHOKSEUMAWE – Akademisi Unimal Anismar, M.Si., menyebut sektor pariwisata Aceh sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab potensi sumber daya alam Aceh mendukung ke arah kemajuan pariwisata jika dikelola dengan baik.
Persoalannya, kata Anismar, pascadamai sampai saat ini belum ada konsep yang jelas, sehingga sektor pariwisata Aceh tak kunjung maju. “Kendalanya saat ini cuma satu saya lihat, belum ada satu konsep yang jelas pembangunan pariwisata di Aceh,” kata Anismar yang juga peneliti pariwisata, ditemui portalsatu.com di Lhokseumawe, akhir pekan lalu.
Menurut Anismar, dari masa Gubernur Aceh Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, Abdullah Puteh sampai Zaini Abdullah, yang serius melahirkan konsep dan menjalankan pembangunan pariwisata pada masa Ibrahim Hasan.
“Karena waktu itu Ibrahim Hasan sudah melakukan lokakarya internasional di Banda Aceh, dan merumuskan konsep. Jadi, komitmen saat itu adalah Aceh tepat menjalankan konsep pariwisata religius, bernuansa dakwah. Malah Ibrahim Hasan sudah mewacanakan membuat pesantren pariwisata. Alumni pesantren itu akan dipekerjakan di objek-objek pariwisata. Misalnya, di bandara, restauran, dan tempat terkait lainnya, termasuk juru parkirnya, itu dari alumni pesantren pariwisata. Sehingga konsep pariwisata religius itu berjalan secara maksimal,” kata Anismar.
Setelah masa Ibrahim Hasan beralih kepada Gubernur Syamsuddin Mahmud, kata Anismar, situsasi Aceh mulai bergejolak, sehingga sektor pariwisata pun lumpuh. “Tempat-tempat pariwisata itu telah dibumihanguskan, dihancurkan. Jadi akibat situasi politik,” ujarnya.
Anismar mengatakan, konsep pariwisata masa Ibrahim Hasan tidak dilanjutkan atau diperbaiki setelah Aceh damai/pascakonflik berkepanjangan. “Konsep yang sudah ada, hilang sama sekali. Hari ini katanya religius atau bernuansa madani, tapi konsep (pariwisata) religius tidak tampak,” katanya.
Seharusnya, kata Anismar, kalau memang sudah ada lokakarya yang menghasilkan sebuah keputusan, maka perjalanan yang telah digariskan oleh beberapa pihak terkait, itu saja yang dijalankan. “Karena menurut saya, yang penting potensi alamnya ada, kemudian ketentuan atau peraturannya sudah ada, dijalankan secara maksimal tanpa diutak-atik, sangat menarik.
Tapi hari ini, kalau memang dijalankan konsep madani, itu ketentuan-ketentuan atau qanun tentang madani belum ada. Buktinya kita lihat kalau ada turis mancanegara yang nonmuslim datang, kita masih melihat sebelah mata, ya kan. Kita tidak memberikan sebuah tempat yang khusus bagi mereka, ujar Anismar.
Itu sebabnya, menurut Anismar, harus jelas terlebih dahulu, apakah berasaskan pariwisata madani dan bagaimana konsep madani itu sendiri, atau berdasarkan pancasila. Konsep pancasila, misalnya, memberikan kepada wisatawan nonmuslim tempat khusus, tapi tidak boleh masuk umat muslim ke lokasi tersebut.
Tapi kalau memang berlaku syariat Islam ataupun konsep madani, yang madaninya bagaimana. Apakah tidak boleh orang yang nonmuslim masuk minum minuman keras, misalnya. Tidak boleh pakek busana nonmuslim, bagaimana
ketentuan bagi mereka. Apakah berlaku qanun seperti biasa, syariat Islam, kata Anismar.
Selama ini, Anismar melanjutkan, masih tidak jelas, karena qanun tentang syariat Islam disamakan dengan qanun pariwisata, padahal qanun pariwisata sama sekali belum ada.
“Jadi saya berkesimpulan tidak majunya pariwisata di Aceh karena belum ada konsep yang jelas,” kata Anismar.
Anismar menyarankan agar pemimpin Aceh hasil pilkada 2017 nanti, kalau pun tidak mengadopsi kembali konsep masa Ibrahim Hasan, tapi paling tidak ada sebuah konsep yang jelas, mau dibawa kemana potensi pariwisata Aceh.
“Apakah konsep pariwisata bernuansa religius atau konsep pancasila? Konsep pancasila itu memberikan ruang khusus bagi nonmuslim. Tapi kalau konsep religius tidak memberikan ruang itu, tetap disamakan, tetap bernuansa islami,” katanya.[] (idg)