Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaPartai Aceh Tolak...

Partai Aceh Tolak Kuota Bakal Caleg 100 Persen

BANDA ACEH – Tampaknya, konflik regulasi terulang lagi menjelang Pemilu Legislatif 2019. Soalnya, dua hari yang lalu, KPU RI mengeluarkan surat yang menyebutkan bahwa kuota Caleg di Aceh sebanyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan dan berlaku untuk semua partai politik peserta Pemilu di Aceh. Rujukannya adalah pasal 244 UU Nomor 7 Tahun 2017. 

Menanggapi surat KPU tersebut, Partai Aceh secara tegas menolaknya. Hal ini disampaikan Jurubicara Partai Aceh (PA) Syardani M. Syarif akrab disapa Teungku Jamaica melalui siaran pers, Selasa, 26 Juni 2018.

“Aceh mempunyai UUPA, dalam UUPA disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh diselenggarakan berdasarkan Qanun Aceh, maka kemudian Aceh membuat Qanun Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pasal 17 Qanun Aceh tersebut menyebutkan bahwa 'Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan'. Jadi, Partai Aceh tegas menolak kuota Caleg di Aceh sebanyak 100 persen,” ujar Teungku Jamaica.

Sekjen Partai Aceh Kamaruddin Abubakar akrab disapa Abu Razak menambahkan, “Semestinya KPU RI bisa melihat kekhususan Aceh yang sudah berjalan selama ini, dimana setiap partai politik lokal di Aceh harus diberikan kekhususan sebagaimana diatur di dalam UUPA dan Qanun Penyelenggaraan Pemilu di Aceh.”

“Masalah ini mengulangi kejadian serupa tahun 2013, menjelang Pemilu Legislatif 2014. Lewat lobi-lobi saat itu, KPU Pusat akhirnya setuju bahwa Caleg Aceh 120 persen dari jumlah kursi, kenapa hal yang sudah selesai ini kemudian diulang lagi? Usulan Caleg 120 persen itu hanya berlaku untuk parpol di Aceh, tidak ada di tempat lain. Inilah salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh pascadamai RI dengan GAM yang melahirkan UUPA. Seharusnya ini dijadikan sebagai kebinnekaan politik nasional yang perlu dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

“Jika semua Undang-Undang Nasional diberlakukan untuk Aceh, lalu apa gunanya UUPA yang merupakan turunan butir-butir MoU Helsinki?” Abu Razak mempertanyakan.

“Sejatinya KPU dapat menghormati Perjanjian Damai yang telah ditandangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. Perjanjian itu tidak dicapai begitu saja, tetapi lewat perjuangan panjang yang mengorbankan banyak nyawa keluarga kami rakyat Aceh,” tambah Abu Razak.

“Sehubungan dengan perkembangan ini, kami meminta KPU segera membatalkan surat edaran KPU nomor: 605/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Syarat calon anggota DPR Aceh dan DPR Kab/kota di Aceh,” pinta Abu Razak.[](Rel)

Baca juga: