Jumat, Juli 19, 2024

Ini Kata Camat Tanah...

ACEH UTARA - Pemerintah sedang melakukan pendataan bangunan yang rusak akibat diterjang badai...

JPU Tuntut Lima Terdakwa...

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum menuntut empat terdakwa perkara dugaan korupsi pada...

Abu Razak Temui Kapolda,...

BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh H. Kamaruddin...

Diterjang Badai, Lapak Pedagang...

ACEH UTARA - Banyak lapak pedagang dan warung di sepanjang jalan Simpang Rangkaya,...
BerandaPembukaan Kotak Suara,...

Pembukaan Kotak Suara, Panwaslih Sebut KIP Pidie Tak Miliki Dasar Hukum

SIGLI – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) menilai tindakan pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie membuka kotak suara dengan alasan permintaan Makamah Konstitusi (MK) melanggar aturan. Panwaslih Pidie menyatakan tidak setuju dengan tindakan KIP itu.

“Karena tidak ada perintah atau rekomendasi dari MK, kami tidak setuju dibukanya kotak suara,” tegas Munawir sebagai Divisi Humas Panwaslih Pidie, Kamis, 16 Maret 2017, menyikapi pembukaan kotak suara oleh KIP dengan alasan melengkapi alat bukti menghadapi sidang perkara PHP Kada di MK.

Menurut Munawir, pihaknya sudah menjawab surat KIP. Panwaslih meminta KIP menunjukkan surat perintah dari MK terkait pembukaan kotak suara untuk mengambil alat bukti seperti C1 berhologram.

“Tapi KIP tidak bisa menunjukkan surat perintah untuk mengambil alat bukti. Karena itu dengan dalih apapun, KIP bertindak tidak memiliki dasar hukum,” ujar Munawir. “KIP tidak bisa menunjukkan perintah tertulis dari MK untuk membuka kotak suara, sehingga tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum,” kata dia lagi.

Pernyataan Panwaslih tersebut dibantah Komisioner Divisi Teknis KIP Pidie Teuku Samsul Bahri. Menurutnya, tindakan KIP memilik dasar hukum jelas, yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

“Dalam pasal 71 disebutkan, KIP dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan,” kata Samsul.

Sedangkan dengan Panwaslih dan kepolisian, lanjut Samsul, pihaknya hanya melakukan koordinasi, tanpa harus mendapatkan persetujuan. Dalam PKPU itu, kata dia, juga tidak disebutkan bahwa membuka kotak suara untuk mengambil alat bukti yang diperlukan untuk persidangan harus harus memiki izin tertulis dari MK.

Diberitakan sebelumnya, komisiner KIP Pidie Muddin, Kamis, 16 Maret 2017, menjelaskan, pihaknya mempersiapkan berkas yang dibutuhkan menghadapi sidang permohonan perkara PHP Kada 2017 yang diajukan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah/M. Iriawan, S.E.

“Kita mempersiap berkas berupa C1 asli yang berhologram, C1 lampiran, foto C1Plano, C2, foto DAA Plano, DA, DA1, DA2 dan DB1 untuk dikirim ke Ketua KIP Pidie Ridwan dan Pokja Hukum M. Diah Adam yang sudah berada di Jakarta,” ujar Muddin.

Muddin menjelaskan, untuk mengambil C1 berhologram dan data lain, pihaknya harus membuka kembali kotak suara di kantor KIP Pidie. Pengambilan berkas tersebut, menurut Muddin, berdasarkan permintaan MK untuk mempersiapkan bahan yang diperlukan terkait perkara PHP Kada Pidie di 34 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam 17 kecamatan sesuai gugatan.[]

Baca juga: