BerandaNewsPemeriksaan 34 Rekanan: 44 Perusahaan Pengadaan Lembu Fiktif, Rp4,1 Miliar Dibagi-bagi 

Pemeriksaan 34 Rekanan: 44 Perusahaan Pengadaan Lembu Fiktif, Rp4,1 Miliar Dibagi-bagi 

Populer

BANDA ACEH – Sebanyak 44 perusahaan menerima pencarian dana pengadaan lembu senilai Rp4,1 miliar lebih dari APBK Lhokseumawe tahun 2014. Ke-44 perusahaan–yang tidak mengadakan/menyalurkan lembu kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan–kemudian membagi-bagikan dana Rp4,1 miliar tersebut kepada para koordinator.

Fakta itu terungkap saat pemeriksaan 34 rekanan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi pengadaan ternak dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp14,5 miliar yang merugikan keuangan negara Rp8,1 miliar lebih, di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu, 26 September 2018. 

Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua Ely Yurita, S.H., didampingi Hakim Anggota Nani Sukmawati, S.H., dan Edwar, S.H., dihadiri Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) diketuai Fery Ihsan, S.H. (yang juga Kasi Pidana Khusus Kejari Lhokseumawe), Dede Hendra, S.H., dan Zilzaliana, S.H. (JPU dari Kejati Aceh), serta Rahmad, S.H. (JPU dari Kejari Lhokseumawe). Sedangkan terdakwa Rizal (mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian/DKPP Lhokseumawe), Dahlina (mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), dan Ismunazar (mantan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Pengadaan Ternak dari APBK 2014) hadir ke persidangan didampingi penasihat hukumnya.

Majelis hakim memeriksa 34 rekanan sebagai saksi untuk ketiga terdakwa itu sejak pukul 09.00 sampai 21.00 WIB. Hakim Ketua Ely Yurita, menskor sidang saat tiba waktu salat Zuhur hingga selesai makan siang. Setelah itu sidang dilanjutkan sampai terdengar kumandang azan untuk salat Asar. Usai salat Asar dilanjutkan hingga tiba waktu Magrib. Usai salat dan makan malam dilanjutkan sampai pukul 21.00 WIB.

Dalam pemeriksaan 34 rekanan itu, terungkap  bahwa di antara mereka (saksi) paling sedikit memiliki dua perusahaan dan maksimal empat perusahaan. Ada saksi yang memiliki 15 perusahaan, ada pula lima, enam, dan tujuh perusahaan. Bahkan, di antara pemilik perusahaan-perusahaan itu, ada yang satu keluarga. Si ayah punya perusahaan, istri dan anaknya hingga keponakan juga memiliki perusahaan. 

Totalnya, dari 34 saksi sebagai rekanan yang diperiksa tersebut memiliki 44 perusahaan dengan modus dipinjam orang lain, dan digunakan untuk menerima pencairan dana pengadaan lembu Rp4,1 miliar lebih. Sebagian pemilik perusahaan itu menerima dana hasil pengadaan lembu fiktif yang masuk ke rekeningnya (ditransfer oleh pejabat berwenang di Pemko Lhokseumawe ke rekening perusahaan itu), ada pula menerima cek. 

Setelah menerima uang dan cek itu dicairkan, pemilik perusahaan kemudian menyerahkan kepada para koordinator. Di antaranya, koordinator tersebut bernama Sofyan Abdullah alias Tulah, Idris, Atailah, Ibrahim alias Bokek, Zaki, dan Dewi. Koordinator lalu menyerahkan sejumlah uang sebagai fee kepada pemilik perusahaan. 

Para pemilik perusahaan tersebut mengaku tidak pernah berjumpa dengan anggota kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan berupa lembu. Para pemilik perusahaan itu juga tidak pernah diundang ke DKPP Lhokseumawe. Pejabat pengadaan barang di dinas tersebut tidak melakukan verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan itu.

“Dari total kerugian negara Rp8,1 miliar (berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh terhadap perkara korupsi pengadaan ternak dari APBK Lhokseumawe senilai Rp14,5 miliar), dalam sidang kali ini sudah terungkap pengadaan lembu fiktif Rp4,1 miliar lebih. Jadi, tinggal sekitar Rp4 miliar lagi yang harus dibuka,” kata Kajari Lhokseumawe, Muhammad Ali Akbar, S.H., melalui Ketua Tim JPU, Fery Ihsan, kepada portalsatu.com, Rabu malam.

Sebelumnya, keterangan disampaikan pihak penyidik Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe, pengadaan lembu dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 melibatkan 160 perusahaan. Namun, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, 111 perusahaan tidak mengadakan/menyalurkan lembu alias fiktif. (Baca: Hasil Audit BPKP, Penyidik: Dari 160 Perusahaan Pengadaan Lembu, 111 Fiktif)

Diberitakan sebelumnya, JPU Kejari Lhokseumawe mendaftarkan perkara korupsi itu di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, 31 Juli 2018. Jaksa menahan Rizal, Dahlina dan Ismunazar setelah diserahkan penyidik Polres Lhokseumawe kepada pihak Kejari Lhokseumawe di Kantor Kejati Aceh, di Banda Aceh, Kamis, 26 Juli 2018. Ketiganya kemudian menjadi tahanan hakim.[](idg)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya