26.3 C
Banda Aceh
Sabtu, September 24, 2022

Pemerintah Aceh dan Sumut Teken Berita Acara Hasil Rakor Terkait Empat Pulau di Singkil

JAKARTA – Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Sumatra Utara menandatangani berita acara terkait empat pulau di Aceh Singkil, yakni Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, merupakan masuk wilayah Aceh.

Penandatanganan itu dilakukan saat Rapat Koordinasi Hasil Survei Tim Pusat terhadap empat pulau yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juni 2022.

Asisten I Sekda Aceh Dr. M. Jafar mewakili Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga menyerahkan dokumen lengkap terkait empat pulau di Aceh Singkil kepada Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto.

Pemerintah Sumatra Utara (Sumut) diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Zubaidi menyerahkan dokumen yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

M Jafar mengatakan kalau berbicara tentang penetapan batas dan penetapan kepemilikan pulau, “Alhamdulillah berkat dukungan dan kerja keras semua pihak terutama dari Kemendagri batas wilayah Aceh-Sumut sudah selesai semua, juga seluruh kabupaten kota di Aceh juga sudah selesai”.

Namun, kata Jafar, terkait penetapan empat pulau ini melihat dari segi hukum juga UU Nomor 30 tahun 2014, disebut di sebuah kebijakan itu harus ada kewenangan, kemudian harus sesuai dengan prosedur dan administrasinya. “Tentu dalam penetapan empat pulau harus mengkaji kewenangannya, prosedurnya tentang substansinya”.

“Kami sebelumnya sudah menyampaikan permohonan keberatan, untuk difasilitasi dan diselesaikan dan menyerahkan berbagai dokumen. Kita juga menyerahkan dokumen lengkap,” kata Jafar.

Ia menambahkan penyerahan dokumen tertulis itu menjadi satu kesatuan. Artinya secara singkat sudah dijelaskan secara lisan, namun secara tertulis mungkin bisa dilakukan lebih lanjut.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh M. Syakir mengatakan dalam hasil kesepakatan, bahwa berdasarkan dokumen dan hasil survei bahwa keempat pulau itu adalah wilayah cakupan Aceh. Ini dapat dibuktikan dari aspek hukum, aspek administrasi, aspek pemetaan, pengelolaan pulau, aspek tuponimi serta hasil verifikasi faktual di lapangan ditemukan objek layanan publik yang dibangun Pemerintah Aceh dan Aceh Singkil.

“Kemudian berdasarkan kesepakatan antara gubernur kepala daerah istimewa Aceh (Ibrahim Hasan) dan Gubernur Sumatra Utara (Raja Inal Siregar) yang disaksikan Menteri Dalam Negeri (Rudini), pada 22 April 1992 telah menyepakati peta kesepakatan batas antara daerah istimewa Aceh dengan Provinsi Sumut yang menyepakati garis batasnya antara pesisir pantai Tapanuli Tengah dengan empat pulau. Dengan demikian empat pulau masuk wilayah cakupan Aceh,” katanya.

Lalu, tambahnya, mengusulkan kepada Mendagri agar merevisi Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, dengan mengubah status kepemilikan empat pulau, mencantumkan kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otda sekda Prov Sumut Ervan Gani P. Siahaan mengatakan Pemerintah Sumut tetap mempedomani proses penetapan empat pulau yang sudah dilakukan oleh tim nasional pembakuan rupa bumi yang tertuang dalam berita acara 30 November 2017 dan Kemendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau tahun 2021 serta hasil verifikasi.

“Dan meminta kepada Ditjen Administrasi Kewilayahan dalam hal keberatan Provinsi Aceh untuk mengundang tim nasional lama untuk menjawab atau menjelaskan proses yang sudah dilakukan dalam hal penetapan empat pulau tersebut. Dan tidak mengubah berita acara dan tidak membuat berita acara baru terkait empat pulau,” ujarnya.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Sugiarto mengatakan tim pusat akan mempertimbangkan dan mempelajari segala dokumen dan data yang disampaikan kedua belah pihak, baik Pemerintah Aceh maupun Sumut.

“Tim pusat akan mempertimbangkan pokok-pokok yang menjadi keinginan kedua belah pihak antara Sumut dan Aceh. Kemendagri akan memutuskan penyelesaian permasalahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” sebutnya.

Dalam acara itu turut hadir Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, Sekda Aceh Singkil Azmi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Aliman.[](ril)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Rekanan Sebut Rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase Baru 35 Persen

ACEH UTARA - Progres proyek rehabilitasi Bendung Irigasi Krueng Pase di Gampong Pulo Blang,...

Putra Aceh Pimpin Immapsi, Pelantikan di Universitas Negeri Malang

MALANG - Putra Aceh, Athailah Askandari, terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan/Administrasi...

Pegiat Sejarah Minta Situs Makam Ulama Kesultanan Aceh Darussalam di Lamdingin Tetap Dilindungi Pada Posisinya

BANDA ACEH - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengadakan acara rapat yang...

Ratusan Pendaftar Calon Panwascam di Aceh Utara

ACEH UTARA - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Utara menyebutkan pendaftar calon pengawas pemilu...

Pemerintah Aceh Fasilitasi Pemulangan Dua Pemuda

JAKARTA - Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) membantu memfasilitasi pemulangan dua pemuda Aceh dari...

39 Warga Lhokseumawe Terjangkit DBD, Begini Antisipasinya

LHOKSEUMAWE - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lhokseumawe mencatat sebanyak 39 warga di daerah ini...

HMI dan Dinkes Buka Pelayanan Kesehatan Gratis di Pedalaman Aceh Utara

LHOKSEUMAWE - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara melaksanakan kegiatan pengabdian yang...

Kadis DLH: Sampah di Lhokseumawe 108 Ribu Kg Per Hari, Butuh Depo untuk Pengolahan

LHOKSEUMAWE - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe mencatat produksi sampah di daerah ini...

AHM Luncurkan Supersport New CBR250RR Berkarakter Big Bike

Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New CBR250RR dengan mengadopsi karakter motor...

TA Khalid dan Pj Bupati Aceh Utara Temui Dirjen PKTL KLHK Wujudkan Program TORA

JAKARTA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, bersama Anggota Komisi IV DPR RI, H....

Program Studi Desain Komunikasi Visual ISBI Aceh Kunjungi Dix’s Studio

Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh kembali menggelar kuliah...

Lagi, 13 Nelayan Aceh Timur dari Thailand Tiba di Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) kembali menyambut kedatangan 13...

106 Pasutri di Kota Subulussalam Ikuti Sidang Isbat Nikah

SUBULUSSALAM - Sebanyak 106 pasangan suami istri (Pasutri) di Kota Subulussalam mengikuti sidang isbat...

Aspirasi Anggota DPRK, Lima Kelompok Desa Akul Bakal Terima Bantuan Kambing dan Domba

BLANGKEJEREN - Lima kelompok di Desa Akul, Kecamatan Blangjeranggo, Kabupaten Gayo Lues akan menerima...

DPRK Gayo Lues Belum Lapor Surat Palsu Usulan Pj Bupati, Ini Alasanya

BLANGKEJEREN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues tidak kunjung melaporkan surat...

Pj Ketua Dekranasda Aceh Berharap Kerajinan Terus Dikembangkan

JAKARTA - Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Ayu Candra Febiola Nazuar...

Trusted Media Summit Sesi Indonesia Bahas Tren Disinformasi Politik hingga Masa Depan Jurnalisme

DENPASAR – Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar Trusted Media Summit...

Ustaz Yusran Hadi: ‘Bersyukur Merupakan Ciri Orang Bertakwa’

BANDA ACEH - Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Provinsi Aceh Ustaz...

Ziarah ke Makam Syiah Kuala, Pj Wali Kota Santuni Puluhan Anak Yatim

BANDA ACEH - Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq melakukan ziarah ke Makam...

DLH Aceh Utara Uji Baku Mutu Udara di PT Abad Jaya Abadi Sentosa

ACEH UTARA - Direktur Utama PT Abad Jaya Abadi Sentosa, H. Abdul Aziz, S.E.,...