BANDA ACEH – Presiden PPI Turki, Azwir Nazar, meminta Pemerintah Aceh untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan penangkapan mahasiswi di Turki. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan kedekatan historis dan kultural Aceh-Turki sebagai bentuk lobi.
“Negosiasi dan langkah-langkah terbaik untuk membebaskan YU dan (memikirkan) nasib mahasiswa Aceh yang (datang) ke Turki (lainnya) melalui beasiswa Yayasan Pasiad,” kata Azwin melalui siaran persnya kepada awak media, Selasa, 23 Agustus 2016 malam.
Dia mengatakan walau soal hukum dan hubungan Internasional dengan Turki itu merupakan domain Kemenlu RI, tetapi Pemerintah Aceh juga perlu mengambil tanggung jawab guna mencari solusi untuk para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Turki. Ini termasuk mendesak Kemenlu bila prosesnya lambat.
Namun hal terpenting saat ini yang perlu dilakukan pemerintah Aceh adalah, memastikan jaminan keamanan untuk para pelajar yang ada di Turki. Jaminan tersebut, kata Azwin, harus dimintakan oleh Pemerintah supaya generasi muda Aceh tidak putus kuliahnya di tengah jalan.
“Harus ada jaminan bahwa mereka di Turki di bawah tanggung jawab pemerintah Aceh. Bila memang ada yang dicurigai terlibat dalam aktivitas politik Turki, otoritas di Turki dapat menyampaikannya pada Pemerintah Aceh. Jangan langsung ditangkap,” katanya.
Dia juga meminta Pemerintah Aceh mencarikan skema beasiswa baru bersama legislatif sehingga proses ini bisa berjalan cepat. Hal ini diperlukan karena Pasiad tidak lagi menanggung beasiswa pendidikan untuk anak Aceh.
Sementara solusi jangka pendek, pemerintah diminta untuk membantu biaya sewa rumah atau living cost mahasiswa yang ada di Turki.
“Saya yakin biayanya tak terlalu besar, mungkin dalam jangka 3-6 bulan. Dalam masa pembahasan skema beasiswa seperti apa nantinya dengan legislatif. Saya yakin semua kita sepakat untuk itu, dan realitas ini terjadi karena pengaruh politik Turki yang menghangat pasca kudeta, 15 Juli lalu,” ujar Azwir Nazar.[](bna)
