LHOKSUKON – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah tidak memiliki kepekaan, mentalitas dan moralitas birokrasi yang baik. Hal itu terkait langkah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara mengusulkan pengadaan empat mobil dinas senilai Rp3,350 miliar dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019.
Baca: Pengadaan Mobil Bupati, Wabup, Istri Bupati dan Pamtup Rp3,350 Miliar?
“Pemkab Aceh Utara sudah tidak memiliki kepekaan, mentalitas dan moralitas birokrasi yang baik. Apakah mereka tidak menyadari keuangan Aceh Utara lagi krisis. Ini kebijakan memalukan sekali dan cacat pikir. Ini bukan lagi pemborosan, tapi sudah mengarah kepada 'penjarahan' secara sistem yang legal, dan ini berbahaya,” ujar Alfian, Koordinator Badan Pekerja MaTA kepada portalsatu.com/, Jumat, 12 Oktober 2018, malam.
Menurut Alfian, seharusnya Pemerintah Aceh Utara memiliki kepekaan saat kondisi keuangan daerah sedang krisis. Anggaran daerah, kata dia, wajib diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat, bukan pengadaan mobil bupati, wakil bupati, istri bupati dan pamtup.
“Seharusnya pembangunan jalan, irigasi dan ekonomi menjadi prioritas, bukan malah mengalokasikan anggaran yang besar untuk (fasilitas) kepala daerah. Bagaimana bisa pemimpin hidup mewah, sementara kebutuhan rakyat belum cukup. Pengalokasian anggaran untuk pengadaan mobil dinas sebelumnya kan juga ditolak, kenapa kini diusulkan lagi,” tanya Alfian.
MaTA mengimbau rakyat Aceh Utara untuk menolak secara tegas pengadaan mobil dinas tersebut. “Ini pemimpin yang tidak amanah dan ini patut untuk diawasi. Kalau begini mengelola anggaran, siapa pun bisa”.
“Kalau pemkab tetap mengalokasikan pengadaan mobil tersebut, sudah saatnya rakyat mencabut mandat. Rakyat di Aceh tidak butuh lagi pemimpin yang suka mewah dengan uang rakyat, tapi butuh pemimpin yang sederhana dan prorakyat,” tegas Alfian.
Lihat pula: BEM Kecam Rencana Pengadaan Empat Mobil Dinas Pemkab Aceh Utara
MaTA mendesak Pemkab dan DPRK Aceh Utara agar usulan anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut dialihkan kepada pembangunan rumah warga miskin. “Kita berharap DPRK memiliki keberanian untuk menolak anggaran (pengadaan mobil) tersebut,” kata Alfian.[]
