MEUREUDU – Pengadaan mobil dinas mewah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK Pidie Jaya menuai sorotan dari elemen sipil setempat.
Tokoh pemuda Pidie Jaya, Khairil, menilai pembelian 9 kendaraan dinas mewah tahun ini terlalu dipaksakan. Apalagi, harganya cukup tinggi sehingga menguras anggaran daerah atau uang rakyat yang semestinya dapat digunakan untuk program kebutuhan masyarakat lebih mendesak.
“Bayangkan untuk membeli mobil dinas para pemimpin, daerah harus menggelontorkan uang rakyat lebih dari Rp5 miliar,” ujar Khairil kepada portalsatu.com/, Senin, 14 Oktober 2019.
Khairil menyebut pengadaan fasilitas mewah untuk pemimpin pemerintahan itu tidak patut dengan kondisi masyarakat Pidie Jaya saat ini. Berdasarkan data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2019, kata dia, tingkat kemiskinan Pidie Jaya berada di peringkat keempat dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
“Sungguh kurang tepat dana sebesar itu dibelanjakan mobil mewah untuk pejabat. Mestinya dana itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” kata Khairil.
Menurut Khairil, pengambil kebijakan di Pemkab Pidie Jaya seharusnya lebih memikirkan kepentingan rakyat dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan kegiatan pembangunan penunjang kesejahteraan masyarakat. “Sangatlah tidak logis ketika rakyat masih butuh perhatian perbaikan ekonomi, tapi kenyataannya pemerintah malah menghamburkan uang untuk beli mobil mewah,” tegas praktisi hukum ini.
Mobil-mobil yang dibelipun, menurut Khairil, tidak tanggung-tanggung, yakni Toyota Alphard senilai Rp1,27 miliar untuk bupati dan Toyota Vellfire Rp1,25 miliar akan digunakan wakil bupati. Begitu juga tiga pimpinan DPRK mendapat Pajero Sport Rp673 juta/unit. “Jika uang itu dialihkan untuk program kebutuhan rakyat, tentunya tingkat kehidupan rakyat akan lebih baik,” kata Khairil.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan 9 mobil dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menggunakan anggaran daerah tahun 2019 mencapai Rp5,5 miliar lebih. Dari jumlah tersebut Rp2,5 miliar lebih untuk pembelian mobil Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya (Pijay).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/Kabupaten Pidie Jaya, M. Diwarsyah, menjawab portalsatu.com/, Ahad, 13 Oktober 2019, mengatakan, proses pengadaan mobil dinas bupati, wakil bupati, tiga pimpinan DPRK dan pejabat lainnya dilakukan sesuai mekanisme dan aturan berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Diwarsyah merincikan, mobil dinas bupati jenis Toyota Alphard senilai Rp1,27 miliar, dan mobil dinas wabup Toyota Vellfire Rp1,25 miliar. “Kendaraan dinas pimpinan DPRK, kita belikan tiga unit Pajero Sport yang harga per unitnya Rp673 juta,” kata Diwarsyah via telepon seluler.
Dia menambahkan, empat mobil lainnya tiga unit Toyota Inova dengan harga Rp356 juta/unit, diperuntukkan sebagai kendaraan tiga asisten Setda Pijay, dan satu Mutsubishi Expander Rp251 juta sebagai mobil dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten itu. “Semua prosesnya sudah kita lakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kini tinggal menunggu pengiriman barangnya,” kata Diwarsyah.
Sebelumnya, Sekda Pidie Jaya, Drs. Abdurrahman Puteh, mengakui adanya pengadaan 9 mobil dinas dengan anggaran mencapai Rp5,5 miliar lebih dari APBK tahun 2019. “Benar, ada pengadaan mobil untuk pimpinan daerah dan pejabat di jajaran Pemerintah Pidie Jaya tahun ini. Jumlahnya 9 mobil dinas yang kita alokasikan tahun ini,” kata Abdurrahman Puteh dikonfirmasi portalsatu.com/, Ahad, 13 Oktober 2019.
Menurut Sekda, 9 mobil dinas itu masing-masing untuk bupati dan wakil bupati, tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tiga unit untuk tiga asisten setda, dan satu kendaraan operasional Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya.
Sekda menyebutkan, pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati karena mobil saat ini sudah lebih lima tahun masa pemakaian. Bahkan, kata dia, wabup sudah memakai mobil dinasnya hampir 10 tahun. Begitu juga kendaraan dinas asisten rata-rata pemakaian 10 tahun. “Masa pakainya sudah lama, sehingga layak untuk pengadaan kendaraan dinas baru sebagai penunjang kerja pejabat,” ujar Sekda.
Sekda melanjutkan, pemerintah juga membeli tiga mobil dinas untuk tiga pimpinan DPRK periode 2019-2024. “Satu lagi kita berikan kepada Ketua MPU sebagai kendaraan dinas. Semuanya sudah dianggarkan dan proses pengadaan pun sudah dilakukan,” imbuh Sekda.(Baca: Pengadaan 9 Mobil Dinas, Ini Penjelasan Sekda Piijay)[]
Penulis: Zamah Sari
