ACEH UTARA – Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Mohamad Muhaymin, menanggapi pernyataan Pj. Bupati Aceh Utara terkait pengadaan mobil dinas Rp2,35 miliar untuk bupati terpilih.
Mohamad Muhaymin menilai kebijakan ini tidak menunjukkan kepekaan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh Utara yang masih diliputi kemiskinan.
“Langkah ini sangat tidak tepat, mengingat masyarakat Aceh Utara masih berjuang dengan angka kemiskinan yang tinggi dan kesenjangan sosial yang semakin terasa. Di tengah penderitaan rakyat, keputusan seperti ini seolah menjadi hadiah mewah yang ironis,” ujar Mohamad Muhaymin dalam pernyataannya diterima portalsatu.com/, Selasa, 14 Januari 2025, sore.
Baca juga: Kisah Pilu Kakek Abdurrahman di Gubuk Pucok Alue, Aceh Utara
Muhaymin menyayangkan pernyataan Pj. Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, yang seolah membenarkan kebijakan ini dengan alasan kondisi geografis dan operasional bupati mendatang.
"Penjelasan seperti ini tidak cukup untuk membenarkan pengadaan mobil dinas baru. Sebagai pemimpin sementara, Pj. Bupati seharusnya lebih fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dan efisiensi anggaran, bukan pada pengadaan fasilitas mewah,” tegasnya.
Muhaymin menyoroti fakta bahwa Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, kata dia, persentase penduduk miskin di Aceh Utara mencapai 16,11% pada 2024, dengan peningkatan signifikan pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Angka-angka ini menunjukkan rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara pemerintah malah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas mewah. Kebijakan seperti ini hanya memperbesar jarak antara pemerintah dan rakyat,” kata Muhaymin.
Sebagai alternatif, Muhaymin mengusulkan agar Pemkab Aceh Utara mempertimbangkan opsi-opsi yang lebih efisien. Misalnya, penggunaan kendaraan pribadi untuk keperluan dinas. "Memanfaatkan kendaraan pribadi untuk operasional dinas, yang sudah menjadi praktik di berbagai daerah," ucapnya.
Selain itu, kata dia, mengalihkan dana pengadaan kendaraan untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. "Seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur dasa," tutur Muhaymin.
Muhaymin juga menyerukan kepada Bupati Aceh Utara terpilih hasil Pilkada 2024 untuk menolak pengadaan mobil dinas baru tersebut. “Sebagai pemimpin baru, bupati terpilih harus menunjukkan komitmen dan solidaritas terhadap kondisi masyarakat Aceh Utara dengan menolak fasilitas mewah yang tidak mendesak. Ini akan menjadi langkah simbolis sekaligus konkret untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Dia menegaskan pentingnya pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak rakyat. “Pemkab Aceh Utara seharusnya memberikan contoh dengan mengedepankan efisiensi anggaran dan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai keputusan seperti ini memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Muhaymin.
Ketua DPM Unimal menyerukan pihak berwenang (Presiden atau Mendagri) untuk mencopot Pj. Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, yang dinilai gagal menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.
"Kebijakan yang tidak prorakyat seperti ini mencerminkan lemahnya kepekaan sosial dan ketidaksesuaian prioritas kepemimpinan. Sudah saatnya posisi tersebut diisi oleh sosok yang lebih peduli terhadap kondisi masyarakat Aceh Utara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pj. Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk bupati Rp2,35 miliar telah sesuai mekanisme dan melalui kesepakatan bersama DPRK dan Pemkab Aceh Utara serta disahkan dalam APBK 2025.
“Anggaran ini direncanakan untuk mendukung operasional Bupati Aceh Utara terpilih setelah Pilkada 2024, bukan untuk kebutuhan operasional Pj. Bupati. Pengadaan mobil dinas jenis jeep dipertimbangkan karena kondisi geografis Aceh Utara yang luas dan medannya cukup berat,” kata Mahyuzar dalam keterangannya diterima portalsatu.com/, Senin, 13 Januari 2025, malam.
Menurut Mahyuzar, meskipun mobil dinas bupati hasil pengadaan sebelumnya—sekarang digunakan pj. bupati—saat ini masih dalam kondisi baik, tapi kendaraan dinas wakil bupati sebelumnya sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, kendaraan yang dianggarkan juga akan berpengaruh dengan kebutuhan operasional wakil bupati yang akan dilantik nanti.
Pj. Bupati Mahyuzar menjelaskan sebagai upaya efisiensi, pihaknya juga mempertimbangkan opsi sewa mobil dinas dibandingkan pengadaan unit baru. Menurut dia, sewa mobil dinas dapat memberikan sejumlah keuntungan, baik dari sisi keuangan maupun fleksibilitas pengelolaan aset daerah.
“Sewa kendaraan dinas biasanya lebih hemat dibandingkan pembelian unit baru, terutama jika kendaraan hanya digunakan selama masa jabatan tertentu. Selain itu, biaya perawatan, pajak, dan depresiasi nilai kendaraan menjadi tanggung jawab penyedia jasa,” ujar Mahyuzar.
Pengadaan mobil dinas bupati sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2022 lalu. Sedangkan kendaraan operasional wakil bupati periode lalu, kata Mahyuzar, dalam kondisi kurang laik pakai. “Hal ini dampak dari musibah banjir yang melanda Aceh Utara”.
Baca: Mahyuzar Sebut Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Bupati Rp2,35 M Kesepakatan DPRK dan Pemkab Aceh Utara.[](nsy)
