BANDA ACEH – Memulai tahun 2023, Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT Bna) kembali menjatuhkan hukuman mati kepada lima terdakwa perkara narkotika. Hukuman mati tersebut diputuskan setelah Majelis Hakim Tinggi atau tingkat banding memeriksa dan mengadili lima berkas perkara dari Pengadilan Negeri (PN) Idi, Aceh Timur.
Kelima perkara narkotika tersebut terdakwanya didakwakan dengan Pasal yang sama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (2) sebagai Dakwaan Primer dan Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (2) sebagai Dakwaan Subsider yang merujuk pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan PT Bna terhadap kelima perkara tersebut diputus dengan amar telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara terorganisasi. “Ini berarti kejahatan tersebut dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan yang sama”.
Barang bukti yang banyak jumlahnya sangat mengkhawatirkan mental dan moral generasi muda menjadi salah satu alasan utama dijatuhkannya hukuman mati tersebut. Hukuman tersebut dijustifikasi oleh Undang-Undang Narkotika yang mengatur jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tergantung dari banyaknya narkotika yang diedarkan.
Menanggapi hal ini, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., mengatakan, “Kami sangat concern terhadap kejahatan narkotika, karena kejahatan ini meracuni generasi bangsa untuk jangka panjang”.
“Terus terang saya kaget dengan jumlah barang bukti yang ditemukan terkait perkara narkotika di Aceh,” ucap Suharjono.
Suharjono menyebut sebagian besar perkara narkotika yang diadili di PT Bna memiliki barang bukti yang jauh melebihi berat yang ditentukan menurut UU Narkotika, sehingga dapat dijatuhkan dengan hukuman berat mulai dari pidana seumur hidup hingga eksekusi mati.
“Hukuman berat ini diberikan dalam rangka pembelajaran bagi orang-orang lain agar tidak bermain-main dengan narkoba,” ujar Suharjono ketika menerima silaturahmi wartawan di Ruang Kerja Ketua PT Bna, Selasa, 17 Januari 2023.
Melengkapi pernyataan KPT, Humas PT Bna, Dr. Taqwaddin, meminta kepada rekan wartawan agar tidak mencantumkan nama-nama hakim yang menyidangkan perkara narkoba, baik hakim pada Pengadilan Negeri maupun Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi.
“Mohon rekan-rekan maklum, demi keamanan dan kenyamanan para hakim, mohon nama-nama para hakim tidak diberitakan. Hal ini penting karena kejahatan narkoba dilakukan oleh jejaring sindikat yang dapat membahayakan keselamatan hakim”, ujar Taqwaddin yang juga Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor PT Bna.[](rilis)