SENIN 13 Maret 2017 saya dan Ibu Zulhafah berkesempatan untuk dapat berdiskusi dan bertemu dengan Kepala Kantor Presiden Martti Ahtisaari, dan para pejabat Crisis Management Initiative (CMI) yang memfasilitasi Perdamaian Aceh atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, lebih dikenal dengan Moratorium of Understanding (MoU) Helsinki.

Di kalangan masyarakat Aceh tidak ada yang tidak mengetahui kata MoU, baik muda maupun orang tua kata-kata MoU Helsinki sudah biasa diucapkannya, walaupun mereka tidak pernah tau di mana dan bagaimana proses MoU itu berlangsung. Bila mendengar kata Helsinki maka yang tergambar di pikiran mereka adalah Damai.

Pertemuan dengan Presiden Martti Ahtisaari sendiri selaku pimpinan CMI bukan pertama sekali bagi saya atau Komite perempuan Aceh Bangkit, setidaknya sudah beberapa kali, baik sebelum MoU maupun setelah MoU berlangsung (2009, 2010 dan 2012 di Jakarta).

Yang paling membanggakan saya pada saat 2009 kami bertemu di Hermes Palace Hotel di Banda Aceh, saat itu langsung dengan Presiden Martti Ahtisaari, berlangsung beberapa jam didampingi sekretaris presiden Martti (yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Kantor Presiden Ahtisaari di Helsinki) dan DR. Benhard May yang bertindak sebagai translater bagi saya.

Beberapa hal yang kami bicara dan diskusikan waktu itu, tentu yang terkait dengan isu-isu perempuan dan perdamaian serta untuk membangun Aceh yang responsif serta beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh .

Kegiatan kami difasilitasi oleh KBRI Helsinki, dengan transportasi kami melaju dengan menggunakan dua mobil, saya dan Eva didampingi dua orang diplomat kita dengan menggunakan CD 3109 VW Carafel dan Ibu Duta Besar RI untuk Finland Ibu Wiwik Setyawati Firman dengan mobil CD 3101 tiba di Kantor CMI kami langsung disambut oleh Johanna Poutanen (Acting Manager of Women in Peacemaking, Elina Lehtinen (Head Communication and Fundraising)  dan  Minna Kukkonen (Acting Head Office of President Ahtisaari). 

Setelah saling melepas rindu karena terakhir bertemu pada tahun 2010 di Aceh, maka ibu Dubes Wiwik memperkenalkan masing-masing, saya dan ibu Zulhafah serta dua orang diplomat, beliau yang mendampingi kami. Singkat cerita diskusi pun berlangsung dengan judul CMI mengajak KPAB untuk membuka komunikasi dialog konstruktif dalam membangun dan menjaga perdamaian Aceh. 

Seiring hangatnya berlangsung diskusi terutama yang terkait dengan penyelesaian konflik dan peran perempuan dalam pembangunan perdamaian paska konflik, beberapa harapan saya lontarkan misalnya masalah tindak lanjut konsisten UUPA agar Pak Marti mencolek pemerintah pusat dan beberapa hal yang menyangkut turunan UUPA dan hasil kesepakatan yang tertuang dalam MoU yang masih perlu dituntaskan dan mengharap pihak CMI tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah Aceh maupun pemerintah Pusat dan banyak hal positif lainnya yang disampaikan oleh sekretaris Martti kepada kami dan harus disampaikan kepada bapak Gubernur terpilih.  

Sebagai follow up dari mediator perdamaian kita harus membuka komunikasi, walaupun CMI sendiri telah menyatakan kepada saya bahwa saat ini sepenuhnya tindak lanjut MoU berada di tangan para pihak terkait di dalam negeri Indonesia sendiri dan Martti keluar panggung, tapi hal ini bukan berarti CMI melepaskan diri dari para pihak. Komunikasi yang konstruktif harus terus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut saya juga menyampaikan post conflik education di Aceh dan akan melaksanakan konferensi dunia pendidikan bersama beberapa tokoh yang tergabung dalam “Aceh Muda” yang direncanakan di Banda Aceh pada 1 sd 3 Mai 2017 dan pihak CMI dapat berpartisipasi dalam membangun dunia pendidikan Aceh ke arah yang lebih baik. Pihak CMI berharap lokal gov dan pemerintah pusat dapat berkomunikasi dengan baik dalam melaksanakan UUPA.

Sambil minum kopi diskusi terus berjalan, suasana hangat dan akrab terasa sangat kuat sehingga beberapa hal yang kami harapkan langsung mendapat respon positif dari CMI dan diskusi ini akan berlangsung lagi bulan depan. Hasil perjalanan perdamaian sbagai laporan laporan pun diberikan serta beberapa rencana tindak lanjut disepakati kedua belah pihak. 

Akhirnya waktu jugalah yang memisahkan kami karena saat itu pihak CMI punya acara lain dengan menteri Moldova, maka kami berfoto dan saling tukar menukar cendera mata.[]

Nurul Akmal, Ketua Komite Perempuan Aceh Bangkit, duta kopi Gayo Aceh untuk Eropa.