JAKARTA Pengamat politik dan hukum, Erlanda Juliansyah Putra mengatakan, saat ini Aceh membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memenuhi segala keinginan masyarakat Aceh. Untuk itu, ia menilai sudah saatnya persolan pencerdasan politik mulai ditumbuhkan di masyarakat kita.
Menurutnya, persoalan pencerdasan politik ini dapat menjadi indikator tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pilkada yang partisipatif dan berkualitas. Apalagi Aceh sudah melaksanakan dua kali pilkada pascadamai namun selalu gagal menafsirkan makna kualitas itu sendiri, sehingga wajar kiranya pilkada yang berlangsung dua kali belakangan ini rentan akan konflik antar sesama masyarakat kita.
Bagi Erlanda, selama ini baik partai politik maupun penyelenggara pemilu di Aceh terkesan masih kurang progresif dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat kita. Terutama dalam memperkenalkan pasangan calon kepala daerah melalui visi misinya. Sehingga tidak jarang masyarakat hanya mengenal sosok figur kepala daerah melalui baliho dan spanduk saja.
“Belum lagi saat ini, banyak masyarakat kita hanya bermodalkan ikut-ikutan saja dalam menentukan pilihan politiknya. Padahal hal Inilah yang sesungguhnya berbahaya bagi demokrasi kita,” katanya melalui siaran pers, Rabu, 7 September 2016.
Selama ini pelaksanaan pilkada menurutnya terkesan seperti membeli kucing dalam karung. Karena masyarakat tidak mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi gagasan utama dari masing-masing pasangan calon dan hanya melihat karungnya saja yakni melalui poster atau spanduk yang terpajang di persimpangan jalan.
Untuk itu ia berharap, pencerdasan politik kepada masyarakat seharusnya dapat dilaksanakan secara dua arah, yakni buttom-up dari masyarakat ke negara, dan top-down dari negara ke masyarakat.
Dalam hal ini kata dia, masyarakat harus proaktif dalam mendalami gagasan pasangan calon melalui visi misinya, sedangkan negara dalam hal ini penyelenggara pilkada yakni KIP dan Panwaslu serta partai politik sebagai peserta pilkada selain calon independen, dapat memberikan pencerdasan politik sesuai dengan tupoksinya.
“Namun tentunya meraka harus tetap menunjukkan sikap netral dalam memberikan pencerdasan tersebut kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kita nantinya dapat bebas menentukan pilihan sesuai dengan rasionalitasnya,” ujarnya.[](ihn)
