LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Suryadi, S.E., M.M., mengakui, saat ini APBK tidak dapat diandalkan untuk program mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Sebab, sebagian anggaran tahun 2017 dan 2018 diprioritaskan untuk membayar utang tahun 2016. Itu sebabnya, anggaran untuk kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sangat minim.
“Kalau untuk dua tahun ini (2017-2018), ini kan fokus untuk bayar utang. Insya Allah, 2018 kan tuntas. Mungkin untuk pengembangan ekonomi masyarakat lebih terfokus pada tahun 2019. Artinya, di 2018, itu tetap kita perhatikan, mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Suryadi menjawab portalsatu.com/ usai rapat paripurna istimewa DPRK Lhokseumawe tentang penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) KUPA dan PPASP 2017, Selasa, 21 November 2017, tengah malam.
Baca juga: Wali Kota dan Dewan Teken MoU KUPA PPASP 2017 Tengah Malam
Suryadi mengatakan itu saat ditanyakan tentang pengalokasian anggaran tahun 2018 untuk kegiatan yang dapat menciptakan lapangan kerja atau mengurangi angka pengangguran. Pasalnya, berdasarkan data BPS, Lhokseumawe menempati peringkat kedua tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2017.
Wakil Ketua DPRK dari PAN itu menyebutkan, sebagian realisasi anggaran tahun 2017 untuk membayar kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pihak ketiga tahun 2016, bukan kegiatan baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. “Mungkin banyak pengeluaran, sementara kegiatan kita nggak ada, di 2017, hanya kegiatan baru dimulai pada bulan Oktober,” katanya.
Ditemui terpisah di Gedung DPRK Lhokseumawe, Wali Kota Suaidi Yahya mengatakan, angka pengangguran di kota ini akan berkurang setelah muncul industri-industri baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. “Ini dengan ada kawasan KEK, kita mendapat peluang untuk mengurangi angka pengangguran,” ujar Suaidi.
“Saya lihat, industri akan muncul di Lhokseumawe, angka penganggurannya (akan) lebih drastis berkurang. Makanya ini Lhokseumawe jangan jadi penonton. Jadi, generasi kita juga harus belajar. Maka nanti kita buat BLK yang ada di Arun, nanti semua pelatihan secara teknis supaya peluang-peluang yang ada jangan masuk orang lain. Kalau nggak nanti orang daerah lain yang masuk ke sini, karena orang lain yang ada SDM, kita nggak ada,” kata wali kota.
Suaidi mengajak kaum muda di Lhokseumawe untuk menjadi peserta pelatihan saat pemerintah membuka Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di eks-Kompleks Perumahan PT Arun. “Yang muda-muda yang masih generasi muda ini, ya, mari latihan di BLK. Kalau (masuk) ke Politeknik mungkin udah lewat umur, ini ke BLK supaya peluang tenaga kerjanya nggak diambil orang. Makanya, harapan kami anak-anak muda sekarang, semuanya nantinya kalau dibuka BLK masuklah ke BLK,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Lhokseumawe menempati peringkat kedua tertinggi TPT di Provinsi Aceh pada Agustus 2017 setelah Aceh Utara. Berdasarkan data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, TPT Kota Lhokseumawe mencapai 10,51 persen. (Baca: Tingkat Pengangguran Terbuka: Aceh Utara dan Lhokseumawe Tertinggi di Aceh)
TPT Kota Lhokseumawe pada Agustus 2017 meningkat dibandingkan TPT pada tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan data diperoleh portalsatu.com/ dari pihak BPS Kota Lhokseumawe, Rabu, 8 November 2017, TPT Kota Lhokseumawe tahun 2015 sebesar 9,56 persen dan 2016 sebesar 8,67 persen.
“Penganggur kita (di Lhokseumawe) paling banyak tamatan SMA, karena lapangan kerja yang tidak terbuka (tersedia) untuk mereka,” ujar Kepala BPS Kota Lhokseumawe Yudi Yos Elvin.
Selain penganggur, menurut data BPS, angka kemiskinan di Lhokseumawe juga meningkat. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebanyak 22.48 ribu, 2015 meningkat menjadi 23.15 ribu, dan 2016 mencapai 23.28 ribu jiwa. Secara persentase kemiskinan, tahun 2014 mencapai 11.93 persen dan 2015 naik menjadi 12.16 persen.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Lhokseumawe Amiruddin mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan gedung untuk Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) guna menyiapkan sumber daya manusia atau SDM lokal.
“Rencana kita, jika sudah ada peralatan pelatihan, tahun 2018 akan kita didik calon tenaga kerja supaya ada skill (keterampilan). Ini juga dalam rangka menghadapi KEK Arun,” ujar Amriruddin. (Baca: Angka Pengangguran Meningkat, Apa Solusi Pemko Lhokseumawe?) [](idg)
