JAKARTA – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memerhatikan pengerukan muara sungai dan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kutaraja Lampulo, Banda Aceh, serta pengembangan kawasan industri budidaya.
“Kita memiliki Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja di Banda Aceh yang merupakan salah satu pelabuhan yang dijadikan implementasi program penangkapan ikan terukur KKP. Kondisi saat ini kedalaman kolamnya rata-rata minus dua meter,” ujar Achmad Marzuki didampingi Anggota DPR RI Salim Fahri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi., M.Si., dalam pertemuannya di KKP, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Achmad Marzuki menyebutkan untuk mendukung program itu, diharapkan pula agar KKP dapat mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengerukan kolam labuh tersebut menjadi rata-rata minus 6 meter.
Pj. Gubernur juga menyampaikan Aceh saat ini memiliki keterbatasan dalam segi pemasaran hasil budidaya air laut (marikultur) seperti lobster, kerapu, kepiting dan sebagainya. Padahal potensinya sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi terutama untuk tujuan ekspor.
“Saat ini kami kesulitan pasar karena keterbatasan penerbangan internasional, dari laut juga tidak ada kapal yang langsung masuk ke Aceh untuk mengangkut ikan hidup. Untuk itu kita meminta KKP agar pasar hasil budidaya laut ini untuk dibuka,” katanya.
Selain itu, ia meminta KKP mempercepat realisasi program shrimp estate di Aceh Timur, dan peningkatan produksi garam dengan metode tunnel karena Aceh memiliki potensi produksi garam cukup tinggi terutama di wilayah pantai barat Aceh yang memiliki kandungan NaCL air lautnya di atas 96 persen.
Menanggapi itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengharapkan Pemerintah Aceh untuk menyediakan lahan minimal 1.000 hektare untuk dijadikan kawasan industri perikanan budidaya. KKP siap membantu, sehingga nanti bisa dibangun kawasan industri budidaya terpadu seperti di Dubai.
“Fasilitasnya lengkap dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan, penyediaan pakan, pengolahan secara terpadu, dan bahkan perumahan karyawan juga ada di sana, jadi semacam membuat kota baru,” sebutnya.
Terkait pengerukan kolam labuh PPS Kutaraja, Menteri KKP meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap yang hadir di pertemuan itu, agar mengalokasikan anggaran untuk pengerukan kolam labuh tersebut. Selain itu, Menteri KKP juga menyampaikan bahwa untuk pengerukan muara sungai, ia telah berkoordinasi dengan Menteri PUPR.
“Oleh karena itu, kita meminta Gubernur agar memilih prioritas pelabuhan yang akan dikembangkan agar disampaikan usulan pengerukan muaranya ke Menteri PUPR,” ujarnya.
Sementara tentang program produksi garam, ia akan mengupayakan semacam pilot project di Aceh, di mana ada kegiatan khusus untuk peningkatan produksi garam yang akan diupayakan, serta akan dicari lokasinya serta metode yang tepat.
“Ini akan kita upayakan, karena akan menjadi konsep KKP,” ujar Menteri KKP.[](ril)
