BANDA ACEH – Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) yang baru dikukuhkan pada Mei lalu datang menemui Wali Nanggroe dalam rangka meminta petunjuk dan arahan terkait program kerja yang akan disusun dan dilaksanakan MAA.
Informasi tersebut disampaikan Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun, S.IP., MPA. Menurut M. Nasir, kedatangan rombongan MAA dipimpin Ketua MAA, Prof. Dr. Farid Wajdi, M.A., didampingi Kepala Sekretariat Darmansyah, S.Pd., M.M., serta sejumlah pengurus MAA lainnya, Kamis, 1 Juli 2021, di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.
“Ini merupakan kunjungan pertama kami usai dikukuhkan oleh Yang Mulia Wali Nanggroe pada Ramadhan (Mei) lalu. Sebagai salah satu lembaga keistimewaan Aceh, MAA meminta petunjuk dan arahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program kerja ke depan,” kata Prof. Farid.
Seperti diketahui, MAA merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh khusus bidang adat istiadat, yang berada di bawah payung besar Lembaga Wali Nanggroe Aceh. MAA menjadi salah satu sayap dari lembaga keistimewaan Aceh bersama lembaga-lembaga lainnya, seperti Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Baitul Mal, Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) dan Mahkamah Syariah.
“Semua yang kami lakukan adalah sebagai eksekutor kebijakan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh,” sebut Prof. Farid usai pertemuan dengan Wali Nanggroe.
Pada pertemuan tersebut, Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haytar memberikan banyak masukan terkait program yang akan disusun dan dilaksanakan MAA ke depan. Program-program tersebut harus sejalan dengan visi dan misi Lembaga Wali Nanggroe dan lembaga keistimewaan Aceh lainnya.
“MAA hendaknya dapat menyusun program-program kerja baru yang belum termuat dalam program kerja yang sudah ada. Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada MAA dalam menjalankan tugasnya,” kata Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut.
Wali Nanggroe mengingatkan, MAA merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh yang independen. Seluruh program kerja yang disusun dan dilaksanakan harus sinkron dengan program kerja lembaga-lembaga keistimewaan Aceh lainnya, agar hasil yang dicapai dapat maksimal. “Baik yang bersifat koordinasi dan konsultasi,” kata Wali Nanggroe.
Prof. Farid mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan Wali Nanggroe. “Semoga program-program yang akan kita buat dan laksanakan seluruhnya akan terlebih dahulu meminta arahan dari Wali Nanggroe,” tambah Prof. Farid.
Selain itu, setiap program kerja yang sudah dilaksanakan, MAA akan menyampaikan laporan kepada Wali Nanggroe selaku payung lembaga keistimewaan Aceh, dan kepada Pemerintah Aceh, karena semua anggaran MAA bersumber dari APBA.[](ril/*)