Minggu, Juli 14, 2024

Tanggapan Ketua DPRK Aceh...

ACEH UTARA - Mendagri Tito Karnavian memperpanjang masa jabatan Pj. Bupati Aceh Utara...

Selamat! 2 Siswa Kota...

SUBULUSSALAM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pengembangan Talenta...

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...
BerandaPengusaha Angkutan Umum...

Pengusaha Angkutan Umum di Banda Aceh Bersama YLBH AKA Datangi OJK Terkait Restrukturisasi Pembayaran Kredit

BANDA ACEH – Sejumlah pengusaha angkutan umum mendatangi Kantor Otoritasi Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Senin, 15 Juni 2020. Pengusaha angkutan umum ini datang didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH AKA). Mereka meminta OJK untuk mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi pembayaran kredit.

Perwakilan pengusaha jasa angkutan umum yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini pihaknya mengalami penurunan pendapatan. Sehingga terasa berat untuk membayar cicilan kredit kepada pihak leasing kendaraan.

“Pihak pengusaha angkutan umum dan sopir banyak yang terdampak Covid-19. Kita minta pihak leasing agar memberikan keringanan kepada pengusaha dan sopir angkutan umum, diperpanjang lagi masalah pembayaran,” kata perwakilan pengusaha angkutan umum tersebut.

Dia menyampaikan, selama pandemi ini pihaknya tetap beroperasi mengangkut penumpang, meskipun penghasilan yang didapat tidak seperti sebelum virus corona menyasar ke Aceh. Menurutnya, kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh jasa angkutan umum yang ada di Aceh, melainkan secara nasional pun dirasakan.

“Kita tetap menjalankan usaha, kadang enggak ada penumpang sama sekali, cuma pendapatannya kurang, enggak mencukupi untuk menutupi. Intinya kita pihak pengusaha angkutan ini tetap membayar, bukan tidak mau membayar,” ungkapnya.

(Foto: Fakhrurrazi/portalsatu)

Ia juga mengaku sangat kesulitan dalam keadaan seperti ini. Meski demikian, pihaknya tetap mengoperasikan angkutan, walaupun minim penumpang. Atas dasar itulah, pihaknya meminta pihak leasing agar memberikan keringanan dalam pembayaran kredit sehingga tidak memberatkan para pengusaha dan sopir angkutan umum di Aceh.

“Kalaupun mesti jalan, jangankan untuk setoran, mungkin gaji sopir saja enggak ada. Kita bawa aspirasi kawan-kawan pengusaha angkutan di Aceh khususnya, kita minta kepada leasingnya diberikan keringanan ditunda pembayarannya sampai Covid-19 ini selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi LBH Advokasi dan Keadilan Aceh (AKA), Muttaqin Asyura, S.H., M.H., menjelaskan, pihaknya mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh ingin berdiskusi terkait restrukturisasi kredit bagi para pengusaha jasa angkutan umum di Aceh selama pandemi Covid-19.

“Jadi memang ada beberapa jasa angkutan umum yang masih terikat kredit dengan leasing, akibat pandemi Covid-19 ini kemudian ada kendala untuk membayar sehingga pengajuan restrukturisasi menurut mereka sangat penting,” kata Muttaqin kepada portalsatu.com, Senin, 15 Juni 2020.

Muttaqin menjelaskan, berdasarkan fakta di lapangan restrukturisasi ini tidak lagi diakomodir oleh perusahaan leasing. Sehingga, pihaknya memohon kepada OJK supaya ada solusi bagaimana menengahi persoalan ini di tengah masyarakat yang tidak diciptakan oleh mereka, tapi keadaan Covid-19.

“Sebagaimana juga pemerintah, acuan mereka di awal bahwa kredit leasing ini ada keringanan-keringanan, itu yang kita tagih sebenarnya,” ungkapnya.

Lawyer yang akrab disapa Taqin ini juga memberikan apresiasi terhadap OJK yang telah menerima kedatangan mereka dengan baik. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan aspirasi dan keluhan para pengusaha jasa angkutan umum terkait persoalan restrukturisasi pembayaran kredit mobil mereka. Dia juga berharap ada kebijakan yang memihak kepada kliennya, karena Covid-19 ini belum berakhir. 

“Mudah-mudahan ini bisa mewakili seluruh masyarakat yang memang bergerak dalam bidang usaha ini. Pada intinya kita tetap ingin ada kebijakan baru, agar OJK lebih memegang kendali terutama dalam penilaian agar permohonan restrukturisasi itu bisa dilanjutkan,” pungkas Muttaqin Asyura.[]

Baca juga: