ACEH UTARA – Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, M.Si., memutasi sembilan pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, tujuh di antaranya dilantik di Pendopo Bupati, Rabu, 3 Januari 2024.
Sembilan pejabat eselon II itu digeser dari jabatan lama untuk menduduki jabatan baru dalam jajaran Pemkab Aceh Utara.
Dari sembilan pejabat itu, tujuh di antaranya dilantik dan diambil sumpah, yaitu Halidi, S.Sos., M.M., menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Kemasyarakatan dan SDM.
Abdullah Hasbullah, S.Ag., M.S.M., sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Dayah kini menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Fakhruradhi, S.H., M.H., menempati jabatan baru sebagai Sekretaris DPRK Aceh Utara, sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat PP dan KB.
Dayan Albar, jabatan lama Asisten I Sekda kini menjadi Asisten II.
Drs. Saiful Basri, M.A.P., dari Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Iskandar, S.STP., M.S.P., jabatan lama Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial PPPA.
Fuad Mukhtar, S.Sos., M.S.M., dari Kepala Dinas Sosial PPPA kini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat PP dan KB.
Dua pejabat lainnya yang dimutasi tapi tidak hadir saat pelantikan, Ir. Risawan Bentara, M.T., dari posisi Asisten II Sekda menjadi Kepala Dinas Pendidikan Dayah.
Syarifuddin, S.Sos., M.A.P., sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Kemasyarakatan dan SDM.
Informasi diperoleh portalsatu.com, Risawan tidak hadir saat pelantikan karena sedang proses pensiun. Sedangkan Syarifuddin sedang berobat.
Mutasi tersebut sesuai Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-4410/JP.00.01/11/2023 tanggal 21 November 2023, Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka Rotasi/Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11659/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 4 Desember 2023, Perihal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Aceh Utara, dan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/07/SJ tanggal 2 Januari 2024, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantiakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Aceh Utara.
Pj. Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, dalam sambutannya mengharapkan kepada pejabat yang telah dilantik tersebut agar bekerja dengan semangat dan gairah baru, lebih fresh dan energik demi kemaslahatan masyarakat Aceh Utara.
“Rotasi dan promosi jabatan dalam birokrasi pemerintahan hal yang biasa dan wajar, sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan. Rotasi atau mutasi pejabat yang dilantik ini telah melalui proses pelaksanaan Jobfit atau Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ketentuan berlaku,” kata Mahyuzar.
Mahyuzar menyebut dalam era keterbukaan dan teknologi informasi dewasa ini agar para pejabat dapat menyikapi dengan bijak berbagai dinamika kondisi di daerah dan nasional, menciptakan iklim kerja yang nyaman dan kondusif, serta menjadi perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
“Gunakan akal sehat untuk menyaring berita-berita yang berkembang. Sehingga tercipta situasi yang saling mengayomi untuk menjaga persatuan dan kesatuan, bangsa dan negara”.
Mahyuzar menambahkan dalam tahun ini terdapat agenda besar nasional yaitu pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak. Ini merupakan pesta demokrasi yang penting dan urgen, terbesar sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, tentu saja membutuhkan perhatian dan atensi semua pihak.
“Artinya, selain rutinitas pelaksanaan pembangunan daerah, kita juga harus mencurahkan perhatian untuk kelancaran tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada,” ujar Mahyuzar.[](ril/red)