BANDA ACEH – Plt Gubernur Aceh Soedarmo mengharapkan seluruh SKPA untuk melanjutkan semua program yang belum diselesaikan. Dia juga mengatakan tidak akan mengubah program yang sudah ada, tetapi melanjutkan program yang sudah disusun.
“Termasuk juga, saya sudah sampaikan kepada seluruh SKPA, untuk jangan coba-coba mencairkan anggaran yang seharusnya tidak bisa disesuaikan tetapi dipaksakan untuk itu,” kata Soedarmo saat bersilaturahmi dengan awak media di Aceh, yang berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa, 8 November 2016.
Soedarmo menilai anggaran yang dipaksakan sangat rawan penyimpangan dan pengaburan. Untuk hal inilah, mantan Kabinda tersebut meminta para wartawan untuk mempublish jika menemukan SKPA yang melakukan penyimpangan-penyimpangan anggaran seperti itu.
Sebagai pelaksana tugas gubernur, Soedarmo juga mengaku tidak mau jika SKPA membuat program alakadar. Namun dia berharap program yang dibuat para SKPA mampu mensejahterakan masyarakat Aceh.
Permintaan ini disampaikan Soedarmo merujuk pada masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh. Begitu juga dengan angka kematian bayi dan ibu yang masih tinggi.
“Padahal anggaran cukup besar. Dimana letak kesalahannya? Ini maka kita perlu cari jalan keluarnya,” katanya.
Di sisi lain, Soedarmo juga meminta para SKPA untuk tidak melaksanakan program secara pukul rata. Dia mengibaratkan program seperti itu layaknya membagi-bagi kue, “tetapi kita harus memprioritaskan sesuai kebutuhan dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJM Aceh.”
Plt Gubernur Aceh ini juga meminta para Kepala SKPA untuk tidak melaksanakan program yang sekadar menghabiskan atau menyerap anggaran, yang sudah menjadi bagian tugas masing-masing SKPA. Menurutnya program seperti itu tidak akan mampu mencapai sistem penganggaran atau sistem pemenuhan program yang telah ditentukan.
“Kalau memang misalnya ada salah satu SKPA itu, hanya yang dalam tahun 2017 melaksanakan program rutin, ya itu yang dilaksanakan. Tidak perlu dipaksakan. Artinya kita harus berdasarkan money follow priotas program bukan berdasarkan money follow concern,” ujarnya lagi.
Untuk mencapai target program-program tersebut lah Soedarmo memerlukan pengawasan dari media dan wartawan, yang menurutnya adalah mitra pemerintah. “Karena jurnalis lah yang mampu mendeteksi segala permasalahan yang dihadapi SKPA,” katanya.[]