Sabtu, Juli 13, 2024

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...

Panwaslih Aceh Instruksikan Buka...

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota segera membuka...

KAMMI Sebut Perlu Forum...

BANDA ACEH - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh...
BerandaPolitikPolemik Pilkada Aceh,...

Polemik Pilkada Aceh, Ini Kata Muslahuddin Daud

BANDA ACEH – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilukada di Aceh masih memiliki jadwal ganda antara tahun 2022 atau tahun 2024. Sementara masyarakat mengharapkan segera adanya konsensus tentang kepastian jadwal pesta demokrasi tersebut.

Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Aceh, Muslahuddin Daud, kepada Portalsatu.com, Jumat, 5 Maret 2021.

“Sebagai ketua PDIP Aceh periode 2019-2024, tentu saja saya ikut keputusan partai sebagai peserta pilkada. Namun, kepastikan waktu pelaksanaan pilkada di Aceh sebaiknya segera disepakati, semua pihak harus sinkron. Para pemangku kewenangan seperti DPR Aceh dengan Komisi II DPR RI perlu segera membuat konsensus,” kata Muslahuddin, yang juga penggerak pertanian rakyat di Aceh.

Sebagaimana diketahui, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah memplenokan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh 2022, pemilihan suara dilakukan pada 17 Februari 2022.

Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) disebutkan bahwa masa pemilihan Gubernur Aceh, Bupati, dan Wali Kota dilaksanakan lima tahun sekali.

Keputusan hasil pleno tersebut juga telah diserahkan kepada pimpinan DPR Aceh untuk kemudian dikoordinasikan ke Komisi II DPR RI dan KPU RI.

Sementara dalam Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (8) disebutkan, pilkada di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan 2024.

Dalam UU Pilkada disebutkan pula bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk Aceh sepanjang tidak diatur lain dalam UU tersendiri. Sementara Aceh mengaturnya dalam UUPA.[]

Baca Juga: Terkait Pilkada 2022, Kekhususan Aceh tak Bisa Diintervensi Surat Edaran

Baca juga: