BANDA ACEH – Realisasi keuangan APBA Perubahan (APBA-P) tahun 2019 sampai 18 Oktober baru 44,9 persen dan fisik 50 persen. Dari 58 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), realisasi keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) paling rendah, hanya 7 persen.
Data tersebut dilihat portalsatu.com/ pada laman resmi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA (P2K-APBA), Ahad, 20 Oktober 2019. Dari total pagu APBA-P Rp17,327 triliun, target sampai 31 Oktober, keuangan dan fisik masing-masing 58,5 persen dan 60 persen.
Berdasarkan data realisasi keuangan per SKPA, paling rendah Dinas Perkim 7 persen, Dinas Pendidikan Dayah 12,3 persen, Baitul Mal Aceh (BMA) 17,1 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga (Pora) 21 persen, dan BRA 22,5 persen. Target realisasi keuangan sampai 31 Oktober, Dinas Perkim 12,6 persen, Dinas Pendidikan Dayah 14,3 persen, BMA 34,9 persen, Pora 31,9 persen, dan BRA 24,5 persen.
Data Pantau Aktivitas Strategis APBA 2019, total 1.662 paket senilai Rp3,22 triliun di 40 SKPA, sampai 16 Oktober belum tanda tangan kontrak 473 paket, paling banyak Perkim (307), Dinas Kelautan dan Perikanan/DKP (36), BRA (33), Dinas Peternakan/Disnak (19), Dinas Kesehatan/Dinkes (14), dan Dinas Pertanian dan Perkebunan/Tanbun (10 paket), sisanya dari 19 SKPA lainnya. Sedangkan belum taktuk (dikerjakan) 31 paket, paling banyak Dinas Arpus (10 paket).
Pantau Tender Otsus Kab/Kota 2019, total 1.499 paket senilai Rp2,006 triliun, belum teken kontrak 95 paket, paling banyak Aceh Utara (19), Aceh Jaya (10), Lhokseumawe, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masing-masing 9 paket, sisanya 12 kabupaten/kota lain. Belum taktuk 83 paket, paling banyak Aceh Tamiang (13), Bener Meriah dan Aceh Timur masing-masing 11 paket, sisanya 13 kab/kota lain.
Rumah Layak Huni
Kadis Perkim Aceh, T. Mirzuan, dikonfirmasi portalsatu.com/ lewat telepon seluler, Ahad siang, mengakui realisasi keuangan SKPA ini masih minim. Namun, kata dia, setelah APBA-P 2019 disahkan, realisasi keuangan Dinas Perkim terus dipacu. Untuk realisasi fisik, kata dia, saat ini paket-paket pekerjaan konstruksi dalam proses tender. Di antaranya, paket pembangunan drainase, jalan lingkungan, dan sarana air bersih yang tersebar di kabupaten/kota.
Selain itu, kata T. Mirzuan, pengadaan 5.969 Rumah Layak Huni (RLH) dengan sistem e-katalog terus berjalan. Sebanyak 2.428 rumah sudah taktuk (sedang dikerjakan di lapangan) melibatkan 242 penyedia. “(Sisanya) tahap kedua sudah pesan melalui e-katalog, sekitar 300 penyedia, teken kontrak 21 Oktober, besok,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan saat APBA murni (sebelum perubahan) Tahun Anggaran 2019, sebagian kegiatan/dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tidak dapat direalisasikan lantaran dokumennya belum lengkap. Setelah diajukan rancangan Perubahan APBA (RAPBA-P) 2019 dan sudah disetujui bersama DPRA, dokumen hibah dan bansos itu sudah lengkap sehingga kini dapat dicairkan dananya.
“Kita kan ada P (Perubahan APBA 2019), karena ada P, kemarin itu (APBA murni) hibah bansos yang belum cukup dokumen, tapi P ini sudah lengkap dokumen,” ujar Nova Iriansyah menjawab portalsatu.com/, 5 Oktober 2019 lalu, soal masih minimnya realisasi APBA. (Baca: Realisasi APBA 2019 Masih Minim, Ini Tanggapan Plt. Gubernur Aceh)[](nsy)
