Minggu, Juli 21, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaPusat Dituding Lamban...

Pusat Dituding Lamban Respons Keberatan Aceh Soal 2 PP

BANDA ACEHPemerintah Pusat dituding sangat lamban merespons keberatan Pemerintah Aceh terkait dengan dua PP yang telah diteken presiden untuk Aceh, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh.

Tudingan tersebut dilontarkan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, Senin (30/1) siang, usai mengikuti sidang paripurna di Gedung Utama DPRA menyahuti belum diserahkannya aset Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sangat lamban sekali, pusat terkesan membiarkannya begitu saja. Padahal sudah lama keberatan itu dikirim oleh Pemerintah Aceh,” ujar Iskandar.

Politisi Partai Aceh ini mengungkapkan, keberatan  sebelumnya sempat dibawa dalam rapat bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA sehingga menghasilkan sejumlah item yang menjadi poin-poin keberatan untuk  selanjutnya Pemerintah Aceh menyampaikan secara resmi ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

“Kita sering mempertanyakannya saat rapat dengan Pemerintah Aceh, tapi tidak ada jawaban sampai saat ini dari Pusat,” ungkap politisi muda asal Peureulak, Aceh Timur itu.

Ia juga mengatakan, sampai dengan saat ini proses pengalihan aset Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi aset Badan Pertanahan Aceh (BPA) juga masih jalan di tempat. Satu sisi memang ada kekurangan dari Pemerintah Aceh dalam menjemput dan melakukan komunikasi dengan pihak kementerian di Jakarta.

“Kita sudah sahkan Qanun SOTK Badan Pertanahan Aceh (BPA),  jika aset belum dilimpahkan, kemudian  kewenangan masih sama dengan dilakukan Biro Tata Pemerintahan kan sama saja. Ini juga menjadi kecolongan dari sisi pengelolaan sistem pemerintah,” kata Iskandar bernada geram, sehingga, katanya, kesan yang muncul Kepala BPA yang sudah dilantik oleh Plt. Gubernur Aceh seperti anak yang lahir tanpa rumah dan tidak tahu akan mengerjakan apa. Pihaknya pernah menyampaikan secara terbuka dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI pada 16-17 Maret 2015 silam.

“Kita sudah sampaikan dalam pertemuan itu sejumlah masalah yang membelit. Kabarnya Pemerintah Aceh juga sudah menyampaikan secara administratif (surat) kepada pihak DPR-RI. Di mana saat itu anggota DPR RI yang hadir berjanji akan menyampaikan kepada kementerian terkait. Persoalan ini harus segera diluruskan, jangan malah kita selalu tersudutkan dengan aturan yang sebenarnya lain kita minta lain pula dikasih,” tambahnya.

Dikatakan, yang memicu keberatan terdapat dalam dua aturan yang telah diberikan ke Aceh tersebut, di antaranya harus dilakukan peninjauan ulang kembali materi PP No. 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, khususnya terhadap materi yang tidak sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA/atau tidak dibahas bersama dengan tim Pemerintah Aceh waktu itu, serta mereduksi kewenangan yang sudah ada.

Adapun materi tersebut, sambung mantan aktivis mahasiswa ini, a) pasal 10 ayat (1), tidak pernah dibahas dengan tim Pemerintah Aceh: b) pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), bertentangan dengan pasal 213 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UU N0 11 Tahun 2006. Begitu juga dengan pasal 11 mereduksi kewenangan yang telah ada dan bertentangan dengan pasal 213 UUPA, UU No. 2 Tahun 2012 dan lampiran bidang pertanahan UU N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Selain  itu, di Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2015 terjadi penambahan tanpa melalui pembahasan, pada pasal 6, yakni Kepala Badan Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur Aceh.  Lalu di pasal 9, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur Aceh.

“Tambahan pada batang tubuh sebahagian tidak sejalan dengan pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) serta pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Subtansi tambahan dalam batang tubuh cenderung mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh seperti pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kita menginginkan agar seluruh produk hukum yang dihasilkan benar- benar menguntungkan Aceh,” ujar Iskandar.

Untuk itu, Iskandar yang juga anggota Komisi 1 DPRA ini menyarankan agar segera mungkin Pemerintah Aceh membentuk tim bersama untuk melakukan langkah-langkah persuasif dan dialog dengan Pemerintah Pusat (Jakarta). “Kita menginginkan agar masyarakat bisa menyaksikan bagaimana penjabaran seluruh isi MoU dan UUPA yang dijabarkan dalam sejumlah PP dan disahkan benar-benar menguntungkan Aceh tanpa teding aling aling,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky melalui siaran pers.[] (*sar)

Baca juga: