Banda Aceh – Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh menjadi momentum penting bagi pemerintah kota se-Sumatera dalam membahas tekanan fiskal daerah yang semakin menguat.
Forum yang berlangsung di Anggun Ballroom Muraya Hotel, Senin (20/4/2026), menegaskan perlunya langkah konkret dan kolaboratif untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan pembangunan.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komwil I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, bersama para kepala daerah dari 21 kota di Sumatera.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, juga hadir sebagai keynote speaker dalam agenda strategis tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyoroti semakin terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ia menyebut tingginya belanja pegawai yang mendekati bahkan melampaui 30 persen APBD menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat ruang inovasi pemerintah kota.
“Ini bukan lagi isu teknis, tetapi sudah menjadi tantangan strategis yang harus kita jawab bersama,” ujar Illiza.
Menurutnya, tekanan fiskal kini semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik serta kebutuhan percepatan transformasi digital di daerah. Karena itu, pemerintah kota dituntut lebih adaptif dalam mengelola anggaran dan mencari sumber-sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan.
Senada dengan itu, Tito Karnavian menegaskan bahwa kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi harus mampu menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan agar roda pembangunan tetap berjalan optimal.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, termasuk melalui pertukaran praktik terbaik dalam tata kelola keuangan daerah.
Raker Komwil I APEKSI ini pun menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah, sehingga pemerintah kota tetap mampu menjalankan perannya sebagai motor pembangunan nasional di tengah tekanan ekonomi yang terus berkembang. [adv]
