BANDA ACEH – Satuan Tugas Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRA menggelar rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, di Ruang Serbaguna DPRA, Selasa, 14 April 2020.
Rakor dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, dihadiri Sekda Aceh, Taqwallah, Asisten I Pemerintah Aceh, M. Jafar, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hanif, Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Sunawardi, Kepala Dinas Perhubungan, Junaidi, dan Karo Humas Pemerintah Aceh, Muhammad Iswanto.
Beberapa poin dibahas dalam pertemuan itu soal anggaran, pengawasan perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi dan kesiapan tim medis.
Pemerintah Aceh diminta segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 kepada DPRA.
Menurut Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, Pemerintah Aceh harus menjelaskan dari pos anggaran mana saja diambil dan digunakan untuk kegiatan apa dalam penanganan Covid-19.
Pemerintah Aceh diwakili TAPA nantinya akan menyampaikan kepada DPRA penjelasan tersebut. Menurut Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin, hal ini sesuai kesepakatan pertemuan antara pimpinan DPRA dengan Plt. Gubernur Aceh, beberapa waktu lalu.
Terkait pengawasan di perbatasan, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, menjelaskan Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mempeketat perbatasan. Ada empat perbatasan darat yang selama ini sudah dibangun posko yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulussalam.
Namun, anggota DPRA dari Fraksi Partai Gerindra, Jauhari Amin, menyatakan selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya seremonial belaka. “Saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” katanya.
Jauhari meminta Pemerintah Aceh membangun posko kesehatan dan memperketat perbatasan. Jauhari Amin juga meminta Pemerintah Aceh mencari solusi dari banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka. Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia. “Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia.
Dalam kondisi darurat saat ini, kata Jauhari, Pemerintah Aceh harus mencari cara agar mereka yang pulang dari Malaysia minimal mau melapor kepada aparat desa atau Puskesmas sehingga bisa diisolasi.
Soal penanganan medis, Kepala Dinas Kesehatan, Hanif, menjelaskan hingga saat ini 86 orang sudah dites swab di Aceh. Dari jumlah tersebut, lima orang dinyatakan positif Covid-19, dan 81 lainnya negatif. Dari lima orang positif Covid-19, satu orang meninggal dunia, empat lainnya saat ini sudah dinyatakan sembuh.
Hanif juga menyampaikan, ventilator di RSUDZA hanya berjumlah empat unit. Biasanya, kata dia, hanya pasien dalam kondisi berat yang memerlukan ventilator. “Selama ini, dari empat ventilator yang ada, baru dipakai satu untuk pasien AA yang sudah almarhum,” kata Hanif.
Terkait laboratorium untuk tes PCR yang berada di Universitas Syiah Kuala dan Lambaro Aceh Besar, akan segera bisa difungsikan. “Rencananya, yang di Lambaro, besok (Rabu) akan kita resmikan,” kata Hanif.
Anggota DPRA dari Fraksi PKS, dr. Purnama Setia Budi, meminta agar informasi tentang hasil tes tidak dikeluarkan secara sembarangan atau harus satu pintu. Dia mencontohkan beberapa informasi menyebutkan hasil rapid test positif Covid-19, yang selama ini beredar di masyarakat.
“Padahal itu baru rapid test, belum tes swab. Buktinya ketika dites swab semua negatif. Hasil pemeriksaan itu harus keluar dari gugus tugas, jangan dari penjabat lain,” kata Purnama Setia Budi.
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, juga meminta Pemerintah Aceh memerhatikan nasib ribuan warga Aceh yang saat ini berada di Malaysia. Menurut Dahlan, kondisi warga Aceh di sana tidak menentu sejak negara tetangga itu menerapkan lockdown.
“Saya sudah menerima laporan dari Datuk Mansyur dan beberapa orang tua kita di sana. Ini harus kita perhatikan. Mereka saudara kita, bukan orang lain, sama hak mereka dengan orang kita di sini,” kata Dahlan Jamaluddin.[]
