TAKENGON – Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kerab menjadi satu masalah bila tidak dilandasi koordinasi dari para pihak. Melihat kondisi Aceh sebagai suatu wilayah yang rawan bencana, diperlukan sinergi dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Didasari hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyelenggarakan rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana se Aceh di Takengon, 27 Septemer2018. Peserta rakor berjumlah 46 orang berasal dari BPBD se-Aceh.
Menurut Kepala BPBA, Teuku Ahmad Dadek, melalui pertemuan tersebut diharap ada masukkan penting yang berguna bagi penanganan proses-proses pemulihan pascabencana menjadi lebih baik.
“Pemulihan merupakan fase penanggulangan bencana yang paling panjang dan paling mahal, karena itu perlu perhatian lebih,” ujar Dadek.
Sementara Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, yang didaulat untuk membuka acara rakor mengharapkan koordinasi antara BPBA dan BPBD dalam penanganan rehab rekon di Aceh dapat terlaksana efektif dan efisien.
“Terutama berkenaan dengan kewenangan, sejauh mana yang menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten kota, bagaimana peran BPBA atau kewenangan pemerintah pusat serta pihak lain yang ingin membantu dalam penanganan rehab rekon pascabencana,” ujar Shabela.
Dia menambakan, perlu terus bagaimana meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong.
“Bencana datang tidak pernah terduga, masyarakat adalah pihak terdepan yang mengalami sekaligus pihak yang bisa cepat melakukan penanganan darurat sebelum datang petugas,” katanya.[](rel)
