BANDA ACEH – Badan Anggaran DPRA masih membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), belum masuk ke Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA mengaku terkejut melihat usulan belanja pegawai mencapai Rp2,4 triliun dalam belanja tidak langsung. Sementara target Pendapatan Asli Aceh (PAA) ‘hanya’ Rp2,3 triliun.
“Pembahasannya masih KUA, karena namanya kebijakan umum (anggaran). Di dalam dokumen KUA belum ada substansi. Substansi adanya di Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” kata Anggota Banggar DPRA, Nurzahri, S.T., menjawab portalsatu.com/, Rabu, 21 Februari 2018, siang.
Nurzahri menjelaskan, dalam Rancangan KUA hanya ada angka anggaran secara garis besar. Sedangkan angka anggaran yang mendetail di Rancangan PPAS. “Kita belum masuk PPAS, masih di buku satu yaitu KUA. PPAS buku dua,” ujarnya.
Menurut Nurzahri, dalam Rancangan KUA 2018 yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), usulan belanja pegawai mencapai Rp2,4 triliun dalam belanja tidak langsung. “Sedangkan belanja pegawai dalam belanja langsung tidak dipaparkan, tetapi disembunyikan. Kami sedang menelusuri, berapa belanja pegawai dalam belanja langsung,” kata anggota Banggar DPRA dari Fraksi Partai Aceh ini.
“Para anggota dewan agak terkejut melihat besarnya belanja pegawai (dalam belanja tidak langsung). Padahal, Pendapatan Asli Aceh (PAA) hanya Rp2,3 triliun. Ini berarti belanja pegawai lebih besar dari pendapatan (PAA) sendiri,” ujar Nurzahri.
Nurzahri menegaskan, Banggar DPRA nantinya akan membongkar lagi usulan belanja-belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus atau Otsus, Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Karena kami duga masih banyak belanja pegawai yang disembunyikan dalam belanja-belanja langsung,” ungkap Ketua Komisi II DPRA ini.
Dia menyebutkan, pagi sampai siang tadi tidak dilaksanakan pembahasan Rancangan KUA. “Karena pihak Bappeda yang hadir bukan pejabat yang berkompeten. Bappeda beralasan sedang fokus anggaran 2019 di Bappeda, jadinya pembahasan anggaran 2018 terpaksa ditunda sampai siang jam 14.00,” kata Nurzahri.
Seharusnya, menurut Nurzahri, hari ini pembahasan terkait kebijakan Pemerintah Aceh tentang belanja 2018 dalam Rancangan KUA. Sedangkan kebijakan pendapatan, kata dia, sudah selesai dibahas.[]
