Senin, Juli 15, 2024

Kapolres Aceh Utara AKBP...

LHOKSUKON - AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., kini resmi mengemban jabatan Kapolres...

Temuan BPK Tahun 2023...

BLANGKEJERN - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan kelebihan pembayaran pada anggaran...

Pj Bupati Aceh Utara...

ACEH UTARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan (SK) tentang...

Kadispora Lhokseumawe Apresiasi Pejuang...

LHOKSEUMAWE - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XVII Provinsi Aceh di Aceh Timur...
BerandaRAPBDes 2021 Semua...

RAPBDes 2021 Semua Desa di Kecamatan Rikit Gaib Dievaluasi

BLANGKEJEREN – Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Kampung (DPMK) menggelar evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021 bagi 13 desa se-Kecamatan Rikit Gaib.

Rapat evaluasi itu dihadiri tim evaluasi RAPBDes Kecamatam Rikit Gaib, Kasi PMK DPMK, Tenaga Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan 13 Pengulu (Kepala Desa) di Kecamatan Rikit Gaib.

Kepala DPMK Gayo Lues, Jata, S.E, M.M., mengatakan dalam evaluasi RAPBDes, dasar regulasi yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2020.

“Isi Peraturan Bupati Nomor 40 mengacu ke Permendes Nomor 13 yang menyebutkan Dana Desa 2021 memprioritaskan kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui tiga poin prioritas. Di antaranya, pemulihan ekonomi, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, adaptasi kebiasaan baru atau Desa Aman Covid-19,” kata Jata saat memberikan arahan pada evaluasi RAPBKDes, Sabtu, 26 Desember 2020.

Koordinator P3MD Kecamatan Rikit Gaib, Al Misry Alisaqi, S.Pd.I., M.IKom., mengatakan untuk realisasi anggaran tahun 2021, pemerintah desa harus memerhatikan panduan penggunaan dana desa yang meliputi kewenangan desa, swakelola serta metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“Kita berharap kegiatan pembangunan infrastruktur ditiadakan untuk tahun ini (2021). Kita fokus ke pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai arahan Bupati Gayo Lues, bahwa pemerintah desa harus membuat permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk disetujui,” katanya.

Dia menyebutkan kegiatan infrastruktur yang ditiadakan tersebut akan diganti dengan program pemulihan ekonomi di desa dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

Menurut Al Misry, pemaparan hasil evaluasi RAPBDes tahun 2021 oleh 13 desa tersebut berjalan lancar. Nanti setelah dievaluasi, pemerintah desa akan mendapatkan SK terkait dengan revisi RAPBDes 2021 yang kemudian bisa ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 31 Desember 2020.[]

Baca juga: