Selasa, Juli 23, 2024

Dinkes Gayo Lues Keluhkan...

BLANGKEJEREN - Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues mengeluhkan proses pencairan keuangan tahun 2024...

H. Jata Ungkap Jadi...

BLANGKEJEREN – H. Jata mengaku dirinya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi Pj....

Bandar Publishing Luncurkan Buku...

BANDA ACEH - Penerbit Bandar Publishing Banda Aceh meluncurkan sekaligus dua karya Dr....

Rombongan Thailand Selatan Kunjungi...

BANDA ACEH – Delegasi dari berbagai lembaga di Thailand Selatan mengunjungi Kantor Partai...
BerandaRAPBN 2020: Banggar...

RAPBN 2020: Banggar Setuju Dana Transfer Daerah dan Desa Rp857 Triliun

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui postur sementara Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 senilai Rp856,95 triliun. Angka tersebut naik dibanding outlook 2019 Rp814,92 triliun.

“Apakah postur sementara transfer RUU APBN 2020 ini dapat disetujui,” kata pimpinan rapat Jazilul Fawaid yang disambut kata setuju oleh anggota Banggar di Gedung DPR, Jakarta, 11 September 2019.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto,  menyebut kenaikan anggaran terjadi lantaran terdapat beberapa penyesuaian untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah.

Secara rinci, dana transfer ke daerah terdiri atas tiga bagian. Pertama, dana perimbangan yang tercatat Rp747,20 triliun, naik dari outlook 2019 Rp712,41 triliun. Dana perimbangan terbagi atas dana transfer umum Rp544,67 triliun dan dana transfer khusus Rp202,53 triliun.

Dana transfer umum terdiri dari dana bagi hasil Rp117,58 triliun dan dana alokasi umum Rp427,09 triliun. Sedangkan dana transfer khusus terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik.

Kedua, dana insentif daerah Rp15 triliun yang naik dari outlook tahun ini Rp10 triliun. Ketiga, dana otonomi khusus Rp 21,43 triliun dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta Rp1,32 triliun.

Untuk dana desa dialokasikan Rp 72 triliun. Jumlah tersebut juga naik dibanding outlook 2019 yakni Rp69,83 triliun. Sehingga secara keseluruhan, jumlah TKDD dalam postur sementara RAPBN 2020 tumbuh 5,2 persen terhadap outlook 2019 yakni Rp814,4 triliun.

Prima menjelaskan, kebijakan umum TKDD 2020 diarahkan kepada tiga kebijakan. Kebijakan pertama mempercepat penyediaan infrastrtuktur publik dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial dan konektivitas wilayah,” ucap dia.

Kedua, kebijakan TKDD 2020 diarahakan untuk meningkatakan daya saing melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan dan kebijakan insentif yanh mendukung iklim investasi. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah.

Reporter: Agatha Olivia Victoria.[]Sumber: katadata.co.id

Baca juga: