BANDA ACEH – Realisasi keuangan APBA tahun 2019 sampai 4 Oktober, baru 42,5 persen, dan fisik 45 persen. Sementara target sampai 15 Oktober 2019 masing-masing keuangan 52,4 persen dan fisik 57 persen.
Data tersebut dilihat portalsatu.com/ pada laman resmi Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA (P2K-APBA), 5 Oktober 2019. Data tersebut menunjukkan realisasi keuangan belum sampai separuh belanja yang dialokasikan dalam RAPBA Perubahan 2019 mencapai Rp17,327 triliun.
Berdasarkan data Realisasi Keuangan RAPBA-P 2019 per Satuan Kerja Pemerintah Aceh sampai 4 Oktober, dari 58 SKPA, paling rendah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) hanya 4,1 persen, Dinas Pendidikan Dayah 11,6, Baitul Mal Aceh (BMA) 16, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 18,2 dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Pora) 19,4 persen.
Sementara itu, data Pantau Aktivitas Strategis APBA 2019, dari total 1.425 paket senilai Rp2,98 triliun di 39 SKPA, belum tanda tangan kontrak 262 paket, paling banyak Perkim (130), DKP (23), Dinas Peternakan/Disnak (18), Dinas Pertanian dan Perkebunan/Tanbun (17), Dinas Kesehatan/Dinkes (14), dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Budpar (10), sisanya dari 16 SKPA lain. Belum taktuk (dikerjakan) 119 paket, paling banyak Dinas Pendidikan Dayah (83), sisanya dari sembilan SKPA lain.
Pantau Tender Otsus Kab/Kota 2019, dari 1.495 paket senilai Rp2,005 triliun, belum teken kontrak 101 paket, paling banyak Aceh Utara (19), Aceh Jaya (12) dan Lhokseumawe (11), sisanya 16 kabupaten/kota lain. Belum taktuk 120 paket, paling banyak Aceh Tamiang (20), Bener Meriah (14), Gayo Lues (12), Aceh Timur (12) dan Abdya (10), sisanya 14 kab/kota lain.
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan saat APBA murni (sebelum perubahan) Tahun Anggaran 2019, sebagian kegiatan/dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tidak dapat direalisasikan lantaran dokumennya belum lengkap. Setelah diajukan rancangan Perubahan APBA (RAPBA-P) 2019 dan sudah disetujui bersama DPRA, dokumen hibah dan bansos itu sudah lengkap sehingga kini dapat dicairkan dananya.
“Kita kan ada P (Perubahan APBA 2019), karena ada P, kemarin itu (APBA murni) hibah bansos yang belum cukup dokumen, tapi P ini sudah lengkap dokumen. Mulai hari Senin sudah mulai lelang lagi, ya. Ok,” ujar Nova Iriansyah menjawab portalsatu.com/ usai mengikuti upacara memperingati HUT ke-74 TNI di Lapangan Hiraq, Lhokseumawe, 5 Oktober 2019. Nova kemudian langsung masuk ke mobil dinasnya dan meninggalkan lokasi itu, setelah sebelumnya menjawab beberapa pertanyaan terkait persoalan lainnya.
portalsatu.com/ juga berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, T. Mirzuan, terkait penyebab masih sangat minimnya realisasi keuangan di SKPA itu, 6 Oktober 2019. Namun, kepala dinas tersebut tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya, dan belum menanggapi konfirmasi via pesan WhatsApp. portalsatu.com/ juga mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El-Madny, tapi belum terhubung.
Sebelumnya, salah seorang anggota DPRA periode 2019-2024, Bardan Sahidi, menilai Pemerintah Aceh masih jalan di tempat. “Betapa tidak, serapan APBA masih di bawah 50 persen. Tak terkecuali APBA Perubahan 2019,” ujar Bardan Sahidi, 30 September 2019 lalu.
Bardan Sahidi yang juga anggota DPRA periode 2014-2019 melanjutkan, “Apalagi yang ditunggu oleh eksekutif pada penjabaran dan pelaksanaan APBA yang sudah ditunggu oleh rakyat Aceh?”
Sebut saja, kata Bardan Sahidi, sejumlah usulan pembangunan dan rehab dayah, rumah duafa (fakir), beasiswa yatim, dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan irigasi dan pengairan. Rumah sakit rujukan regional dan kualitas pelayanan kesehatan publik di sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Aceh.
“Tentu saya akan kawal, semua program Aceh Hebat yang dicanangkan Pemerintahan Irwandi-Nova dalam RPJM dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Aceh,” ucap anggota DPRA dari PKS itu.(Baca: Bardan Sahidi: DPRA 2019-2024 Substansi Lebih Penting dari Seremoni)[](nsy)
