BerandaNewsRencana Pinjaman Daerah Rp60 M Untuk Pengadaan Barang Hingga Pintu Gerbang

Rencana Pinjaman Daerah Rp60 M Untuk Pengadaan Barang Hingga Pintu Gerbang

Populer

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berencana meminjam uang bank Rp60 miliar untuk membiayai 50 kegiatan tahun 2018. Rencana pinjaman daerah itu sudah mendapat persetujuan DPRK Aceh Utara.

Hasil penelusuran portalsatu.com tiga hari terakhir, 50 kegiatan itu tertera dalam Daftar Rencana Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Daerah Aceh Utara tahun 2018, berdasarkan lampiran surat Bupati Aceh Utara Nomor: 900/1029 tanggal 27 Juli 2018 ditujukan kepada DPRK. Sebanyak 50 kegiatan itu pagunya antara Rp500 juta sampai Rp3,2 miliar lebih.

Dari 50 kegiatan tersebut, lima item pengadaan barang, lima pembangunan jalan, 25 peningkatan jalan, delapan lanjutan peningkatan jalan, empat pembangunan jembatan, dua pembangunan talud jalan, dan satu pembangunan pintu gerbang.

Pengadaan barang berupa alat peraga visual pembelajaran SMP hingga aplikasi penerimaan siswa baru online untuk SMP. Sementara panjang jalan yang akan dibangun antara 1000 hingga 3600 meter. Adapun pembangunan pintu gerbang yaitu di pusat pemerintahan Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon.

Diberitakan sebelumnya, rencana pinjaman daerah itu sudah memperoleh persetujuan DPRK Aceh Utara dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa, 28 Agustus 2018, malam.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Mutaleb, saat memimpin rapat paripurna itu, mengatakan, berdasarkan surat Bupati Aceh Utara Nomor: 900/1029 tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan persetujuan pinjaman daerah, Komisi C DPRK sudah membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), beberapa waktu lalu.

Taliban menyebutkan, pinjaman daerah dilakukan lantaran adanya kebutuhan anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Aceh Utara yang dianggap mendesak pada tahun 2018. (Baca: Rapat Kilat Ketuk Palu Pinjaman Daerah Berakhir Cengar-cengir)

Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, S.H., M.H., mengatakan, rencana pinjaman daerah Rp60 miliar untuk membiayai kegiatan dalam APBK Perubahan (APBK-P) tahun 2018.

“Rencana pinjaman daerah untuk kebutuhan pada anggaran perubahan, karena ada kegiatan yang tidak terkaver (tertampung) dalam APBD murni,” ujar Abdul Aziz menjawab portalsatu.com usai menghadiri rapat paripurna persetujuan dewan terhadap pinjaman daerah di Gedung DPRK Aceh Utara, Selasa, 28 Agustus 2018, malam.

Abdul Aziz melanjutkan, “Karena APBD murni diprioritaskan membayar kewajiban-kewajiban (utang tahun 2017), maka untuk APBD Perubahan ini diambilah rencana pinjaman pada bank”. (Baca: Ini Kata Sekda Aceh Utara Soal Pinjaman Daerah dan Sisa Utang)

Lantas, apa pertimbangan DPRK menyetujui pinjaman daerah Rp60 miliar itu? “Karena memang kebutuhan rakyat,” ujar Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A. Jalil alias Ayahwa menjawab portalsatu.com sambil berjalan ke luar dari ruangan rapat paripurna usai pengambilan keputusan persetujuan dewan terhadap pinjaman daerah di Gedung DPRK Aceh Utara, Selasa malam.

Karena didemo inoe didemo ideh, masyarakat han jeut lee geujak. Jadi, wate ta kalon bak draf pengajuan nyan memang kepentingan rakyat. Makanya ta setujui (masyarakat demo/protes karena jalan rusak tidak bisa dilintasi kendaraan. Jadi, saat kita lihat draf pengajuan pinjaman Pemkab Aceh Utara berisi kegiatan pembangunan itu memang kepentingan rakyat. Makanya kita setuju),” ujar Ayahwa. (Baca: Mengapa Dewan Setuju Pinjaman Daerah Rp60 Miliar? Ini Kata Ayahwa)[](idg)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya