BANDA ACEH – Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur/Wakil Gubernur Irwandi Yusuf/Nova Iriansyah kini berusia dua tahun. Akademisi UIN Ar-Raniry, Reza Idria, menilai secara makro dua tahun pemerintahan Irwandi-Nova belum hebat, karena nyaris semua sektor pembangunan masih jalan di tempat.
“Pertumbuhan ekonomi Aceh tidak mencapai 0,50 % dan penurunan angka kemiskinan hanya 0,21 %. Laju inflasi masih salah satu yang tertinggi di Sumatra,” ujar Reza Idria saat portalsatu.com meminta tanggapannya, Jumat, 5 Juli 2019.
Lalu, lanjut Reza, lemahnya SDM di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) saat ini juga punya dampak terhadap rendahnya serapan anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
“Kasus gizi buruk masih ditemukan, dan capaian imunisasi bayi terendah di Indonesia,” ungka Reza.
Selain itu, Reza menyebut sektor pariwisata tetap sepi meski berbagai event kebudayaan dan festival sudah digelar.
“Masih panjang list pekerjaan rumah. Beberapa hal tersebut dengan besar hati telah diakui sendiri oleh Plt. Gubernur Aceh baru-baru ini sebagai capaian yang tidak memuaskan setelah dua tahun pemerintahan Irwandi-Nova,” kata Reza.
Reza menilai setelah ditangkapnya Gubernur Irwandi Yusuf oleh KPK setahun lalu, juga ada penyesuaian karakter dan gaya kepemimpinan Aceh.
“Nova Iriansyah meski maju satu paket, dalam memimpin tentu berbeda dengan Irwandi. Banyak yang menilai Nova lebih hati-hati dan berusaha akomodatif dengan semua pihak. Hati-hati adalah sikap yang terpuji, namun ketika terkait akselerasi pembangunan maka yang dituntut orang banyak dari satu kepemimpinan adalah kecepatan dan ketepatan dalam mengambil sikap,” tegas Reza.
Reza melanjutkan, sebagian memaklumi, secara psikologis dengan belum adanya putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) terhadap Irwandi Yusuf maka status Nova Iriansyah sebagai Plt. Gubernur tentu memiliki sejumlah keterbatasan dalam mengambil kebijakan. Sehingga ada hambatan dalam memenuhi janji-janji politik Irwandi-Nova dalam setahun terakhir ini.
“Tentu juga ada hal-hal positif yang patut disyukuri dalam rangka refleksi dua tahun pemerintahan ini. Yang pertama, harus disyukuri adalah situasi keamanan di Aceh cenderung makin kondusif. Kita baru saja melalui ujian Pileg dan Pilpres 2019 dengan aman, dan ini adalah modal besar yang dimiliki pemerintah dan rakyat Aceh,” ujar Reza.
Kedua, kata Reza, kemauan Pemerintah Aceh mendengar masukan dan mengajak diaspora Aceh bersama-sama kembali untuk membangun Aceh, seperti yang baru saja dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta beberapa hari lalu.
“Artinya, Pemerintah Aceh sudah mengubah mindset bahwa investor tidak melulu dengan ciri rambut pirang atau mata sipit (baca: asing). Ada juga orang Aceh yang mampu secara gagasan, tenaga dan finansial, layak diundang dan diberikan kemudahan berinvestasi di tanah kelahirannya sendiri. Kemauan mendengar dan menampung gagasan yang sudah ditunjukkan ini adalah wujud sikap inklusif, dan jika konsisten dilakukan akan menepis anggapan bahwa lingkaran Pemerintah Aceh belakangan tipis kuping dan antikritik,” tuturnya.
Menurut Reza, publik berharap setelah melalui dua tahun yang sulit ini pemegang tampuk tertinggi di pemerintahan Aceh juga dapat segera mengevaluasi rencana dan realisasi kerja seluruh jajarannya. “Langsung memberi punishment dan reward terhadap capaian kinerja mereka,” kata Reza.
“Pemerintah Aceh tentu sadar bahwa besaran dana Otsus yang diterima Aceh semakin kecil dan akan segera berakhir. Harus ada langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan penggunaan sisa dana Otsus Aceh ke sektor-sektor ekonomi produktif. Jika hal tersebut telah terwujud maka Aceh hebat bukan lagi slogan,” pungkasnya.[]
