JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan laporan tentang ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia, baik yang mangkrak maupun beroperasi.
“Dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Jadi, tolong ini menjadi catatan,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
“Saya juga minta BUMDes mulai di-scaling up, disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar dan mulai dibuka channel jalur distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace baik marketplace nasional maupun global,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, pemanfaatan Dana Desa harus dimulai di awal tahun. “Saya minta di bulan Januari sudah bisa dimulai. Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin yang menganggur di desa dengan model cash for work,” ujarnya.
Selain itu, menurut Jokowi, penggunaan Dana Desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi perdesaan.
“Karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. Oleh karena itu, BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa,” kata Jokowi.
Jokowi meminta penggunaan Dana Desa didampingi manajemen lapangan. “Sehingga tata kelola semakin baik, akuntabel, dan transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan,” ucapnya.
Reporter: Muhammad Choirul Anwar.[]Sumber: cnbcindonesia.com
