Senin, Juli 22, 2024

Tokoh Masyarakat Kota Sigli...

SIGLI - Para tokoh masyarakat dari 15 gampong dalam Kecamatan Kota Sigli menyatakan...

Tim Polres Aceh Utara...

LHOKSUKON – Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti, S.H., S.I.K., bersama jajarannya...

Pasar Malam di Tanah...

SIGLI - Kegiatan hiburan Pasar Malam yang digelar di tanah wakaf Tgk. Dianjong,...

Tutup Dashat, Kepala DPMPPKB...

ACEH UTARA – Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) yang dilaksanakan secara serentak...
BerandaBerita Gayo LuesSaid Sani Ungkap...

Said Sani Ungkap Hal Mengejutkan Dalam Rapat Paripurna Pertangungjawaban APBK

BLANGKEJEREN – Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues H. Said Sani mengungkap pakta bahwa Kabupaten Gayo Lues terus menerus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan yang mengejutkan lagi, WTP itu diraih Gayo Lues selama Delapan tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga laporan keuangan tahun 2021.

Pernyataan itu disampaikan H. Said Sani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues tentang pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues tahun anggaran 2021 masa sidang ke-2 tahun 2022, Jumat, 29 Juli 2022 di gedung DPRK setempat.

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2021 yang kami sampaikan kepada DPRK telah diaudit oleh BPK-RI. Alhamdulilah, berkat kerjasama dan kerja keras antara eksekutif dan legeslatif yang baik di Kabupaten Gayo Lues, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, dengan demikian, Gayo Lues sudah delapan kali berturut-turut mendapat WTP dari BPK sejak tahun 2014,” katanya di hadapan ketua dan anggota DPRK.

Laporan keuangan pemerintah yang disampaikan ke DPRK kata Wakil Bupati, sudah disusun sesuai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual, sebagai lampiran Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK atahun anggaran 2021 yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta lampiran laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

“Dalam bulan Juli ini, setelah ada kesepakatan penetapan qanun pertanggungjawaban APBK, kami akan segera menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK tahun anggaran 2022, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2022 untuk dapat kita bahas dan kita sepakati bersama,” jelasnya.[]

 

Baca juga: