ACEH UTARA — Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, akrab disapa Ayahwa, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam memulihkan 18.000 hektare lahan sawah yang rusak akibat banjir bandang pada November 2025. Kondisi ini dinilai sangat mengancam ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.
Seruan itu disampaikan Ayahwa dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Pascabencana di Provinsi Aceh, yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis, 26 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, Ayahwa menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ia juga memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak lainnya, mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan bendungan, hingga infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana.
“Supaya masyarakat kami dapat kembali turun sawah seperti sediakala. Kami membutuhkan 27 unit jembatan, perbaikan 10.000 hektare tambak, serta bantuan untuk 500 unit boat milik masyarakat yang hilang,” kata Ayahwa.
Tidak hanya itu, Ayahwa juga menyoroti kerusakan serius pada jaringan irigasi dan dua bendungan yang jebol akibat banjir. Diharapkan seluruh persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Ayahwa turut mengkritisi distribusi TKD yang dinilai tidak tepat sasaran. Dari total 696 desa (gampong) terdampak di Aceh Utara, justru daerah yang tidak terdampak disebut menerima alokasi bantuan.
“Kalau melihat data TKD ini, yang dapat justru yang tidak terdampak. Jadi untuk apa kami diundang, mungkin untuk dapat, ya,” sindirnya, yang disambut tepuk tangan peserta forum.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Aceh, Inspektur Aceh, jajaran pemerintah daerah dari sembilan kabupaten/kota terdampak, serta sejumlah SKPA yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana TKD pascabencana.[]
