BANDA ACEH – Juru Bicara Forum 98 Aceh, Taufik Abdullah, menegaskan Sekda Aceh Taqwallah, mesti membenahi birokrasi yang selama ini terkesan karut-marut. Selain itu, Sekda Taqwallah harus memastikan program-program Aceh Hebat bukan sekadar “cet langet“.
Taufik Abdullah menyampaikan itu saat portalsatu.com, Kamis, 1 Agustus 2019 malam, meminta tanggapannya terkait pelantikan Taqwallah sebagai Sekda definitif oleh Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kamis sore. Taufik berharap pelantikan Sekda Aceh tersebut akan membawa suasana dan perubahan baru. “Suasana pemerintahan Aceh yang lebih bersih, elegan, fokus dan serius dalam menjalankan agenda pembangunan yang berorientasi kepentingan rakyat,” katanya.
Dia merasa optimis Taqwallah akan mampu menjalankan harapan tersebut. “Hemat kami, sosok Pak Taqwa, Insya Allah, mumpuni dan dapat diandalkan. Banyak pihak menilai beliau pekerja keras. Sosoknya dilihat sudah teruji sebagai birokrat andal di lingkungan Pemerintah Aceh,” ujar Taufik.
“Kita lihat saja nanti apakah sosoknya akan mampu mengubah paradigma dan kinerja birokrasi, yang selama ini terkesan karut-marut. Memang, kinerja birokrasi Pemerintah Aceh sangat lemah jika dilihat dari capaian pembangunan saat ini. Tatakelola pemerintahan, keuangan dan pemanfaatan dana Otsus belum berdampak signifikan. Program-program pembangunan belum berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegas Dosen Ilmu Politik Unimal ini.
Menurut Taufik, program-program Aceh Hebat sudah proyektif dalam menjawab tantangan pembangunan Aceh. “Lalu di mana defisitnya? Birokrasi kita belum bekerja sebagai agen-agen pembangunan yang inovatif yang berorientasi pada hasil, tapi sekadar menghabiskan agggaran. Yang banyak menikmati kesejahteraan, ya, para birokrat dan para insiveble hand yang mengendalikan proyek-proyek pembangunan. Saya pikir, ini tantangan yang harus dihadapi Sekda,” ungkapnya.
Dia mengingatkan Taqwallah mesti mengawal proses, tahapan dan kinerja birokrasi sebagai pelayan rakyat. “Artinya, beliau harus lebih berani dan telaten dalam menggmenjot, memonitoring serta mengevaluasi aparatur birokrat, agar tampil sebagai abdi rakyat, dan abdi negara, tentunya begitu,” ujar Taufik.
Taufik menyebutkan, sekretaris daerah itu jika dilihat tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah. “Namun, Pak Taqwa tentu tidak boleh abai bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui kompetisi politik. Karena itu, beliau harus paham betul visi misi kepala daerah terpilih. Kemudian, berkoordinasi, bersinergi dan menjalin harmoni dengan segenap pemangku kepentingan, tidak boleh diabaikan,' ujarnya.
“Bagi saya, yang terpenting dia tidak boleh abai akan visi misi, program dan janji politik kepala daerah terpilih. Maka perilaku buruk birokrasi harus menjadi perhatian beliau. Seterusnya, pembahasan program dan anggaran dengan legislatif tidak diakal-akali, sehingga matlamat Aceh Hebat tidak disoriented. Harus seiring dan seirama. Ini bagian penting peran Sekda menurut saya, harus mampu mencairkan suasana agar konflik kepentingan tidak mengemuka lagi seperti pengalaman yang lalu,” kata Taufik.
Taufik menilai visi dan misi Aceh Hebat melalui program-program yang telah dituangkan dalam RPJMA harus mampu diimplemetasikan dengan baik, nyata dan berdampak. “Sekda bersama Bappeda mesti mengendalikan capaian-capaian dinas secara terukur, sistematis dan berdampak signifikan,” ucapnya.
Lalu, apakah Taqwallah akan mampu menjadikan arena birokrasi ke depan bagus dan bersih? “Saya pikir beliau akan berusaha keras untuk itu. Sebagai birokrat yang meniti karier dari bawah, kemudian pernah terlibat dalam rehab-rekon Aceh, pun sudah makan asam garam sebagai king maker dalam mem-back–up kinerja pemerintahan baik di masa Irwandi Yusuf maupun Zaini Abdullah, dan sekarang bersama Plt. (Gubernur) Nova Iriansyah, pantas kita berharap beliau bisa membawa suasana baru dan perubahan baru di tubuh birokrasi,” ujar Taufik.
Taufik berpendapat Sekda harus telaten memastikan program-program Aceh Hebat bukan hanya “cet langet” dan tidak memanipulasi keberhasilan sekadar pencitraan. Kemudian, memastikan arena birokrasi bersih dari permainan mafia yang merugikan Aceh jangka panjang. “Saya pikir stressing itu saja,” kata dia.[]
