ACEH UTARA – Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Sekjend BEM Unimal), Zulfikar ikut menanggapi penjalasan Pj. Bupati Aceh Utara terkait pengadaan mobil dinas bupati Rp2,35 miliar dengan dalih kondisi geografis daerah.
“Ini menjadi sebuah plot twist (suatu teknik naratif yang digunakan untuk mengejutkan dan memikat audiens dengan mengubah arah atau pemahaman cerita secara mendadak dan drastis) bagi kita semua. Di mana kondisi yang sekarang dilanda dengan berbagai persoalan yang menjadi perhatian serius, Pemkab Aceh Utara malah membuat perhatian khusus untuk dirinya dari kacamata rakyatnya sendiri,” kata Zulfikar dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com/, Rabu, 15 Januari 2025.
Zulfikar menyebut Pemkab Aceh Utara seharusnya mempertimbangkan dengan serius bahwa kondisi geografis Aceh Utara yang cukup berat medannya, maka titik fokus utamanya yaitu perbaikan infrastruktur. “Bukan kebijakan (pengadaan mobil mewah untuk bupati) yang bisa membuat gelisah dan resah rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Dia juga menyayangkan fungsi DPRK Aceh Utara yang telah menyepakati anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dalam APBK 2025. “Seharusnya legislatif mengontrol penuh kebijakan-kebijakan yang tidak ada kebermanfaatan untuk rakyat Aceh Utara. Tapi, kenyataannya DPRK juga ikut ‘menari-nari’ bersama Pj. Bupati di atas penderitaan rakyat,” ujar Zulfikar.
Zulfikar mengungkapkan Aceh Utara saat ini dilanda banyak permasalahan yang membuat rakyatnya menghadapi berbagai tantangan dan selalu berada di persimpangan jalan. “Kemiskinan atau rendahnya penghasilan rakyat masih menjadi kenyataan pahit bagi rakyat Aceh Utara. Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian rakyat belum mampu menjadi motor utama dalam pergerakan ekonomi lokal,” ucapnya.
“Perbaikan kestabilan, kemakmuran, dan kesejahteraan kehidupan rakyat jauh lebih berharga daripada membuat sebuah kebijakan yang dapat menusuk hati rakyat,” pungkas Zulfikar.
Baca juga: Pengadaan Mobil Rp2,3 M, DPM Unimal: Copot Pj Bupati Aceh Utara
Sebelumnya, Pj. Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk bupati Rp2,35 miliar telah sesuai mekanisme dan melalui kesepakatan bersama DPRK dan Pemkab Aceh Utara serta disahkan dalam APBK 2025.
“Anggaran ini direncanakan untuk mendukung operasional Bupati Aceh Utara terpilih setelah Pilkada 2024, bukan untuk kebutuhan operasional Pj. Bupati. Pengadaan mobil dinas jenis jeep dipertimbangkan karena kondisi geografis Aceh Utara yang luas dan medannya cukup berat,” kata Mahyuzar dalam keterangannya diterima portalsatu.com/, Senin, 13 Januari 2025, malam.
Menurut Mahyuzar, meskipun mobil dinas bupati hasil pengadaan sebelumnya—sekarang digunakan pj. bupati—saat ini masih dalam kondisi baik, tapi kendaraan dinas wakil bupati sebelumnya sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, kendaraan yang dianggarkan juga akan berpengaruh dengan kebutuhan operasional wakil bupati yang akan dilantik nanti.
Pj. Bupati Mahyuzar menjelaskan sebagai upaya efisiensi, pihaknya juga mempertimbangkan opsi sewa mobil dinas dibandingkan pengadaan unit baru. Menurut dia, sewa mobil dinas dapat memberikan sejumlah keuntungan, baik dari sisi keuangan maupun fleksibilitas pengelolaan aset daerah.
“Sewa kendaraan dinas biasanya lebih hemat dibandingkan pembelian unit baru, terutama jika kendaraan hanya digunakan selama masa jabatan tertentu. Selain itu, biaya perawatan, pajak, dan depresiasi nilai kendaraan menjadi tanggung jawab penyedia jasa,” ujar Mahyuzar.
Pengadaan mobil dinas bupati sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2022 lalu. Sedangkan kendaraan operasional wakil bupati periode lalu, kata Mahyuzar, dalam kondisi kurang laik pakai. “Hal ini dampak dari musibah banjir yang melanda Aceh Utara”.
Baca: Mahyuzar Sebut Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Bupati Rp2,35 M Kesepakatan DPRK dan Pemkab Aceh Utara.[](red)
