BANGLADES – Dari segi fisik, bangunan berbentuk aksara I itu tampak menonjol karena terbuat dari beton, berlantai keramik, beratap dan bercat cerah di antara gubuk-gubuk berdinding bambu dan beratap daun dengan tambalan terpal.
Di dalamnya terdapat tiga ruang dengan deretan bangku dan kursi kayu, papan tulis di depan ruang, sementara di pojok terdapat kursi dan bangku tunggal. Mulai pukul 08.00 hingga 15.00 gedung itu dipenuhi anak-anak.
“Terdapat 395 siswa di sekolah ini. Kita perlu menambah guru tetapi pemerintah hanya menyediakan empat guru. Bagaimana kami bisa mengajar dengan baik? Kami mengajar sehari penuh, kelas pagi mulai pukul 08.00 hingga 12.00. Kelas siang mulai 13.00 hingga 15.00,” kata salah seorang guru M. Amin.
Itulah gambaran sekolah bantuan dari rakyat Indonesia, yang disalurkan oleh lembaga kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), untuk wilayah konflik Rakhine. Sekolah diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada Januari 2017.
Tapi satu ruang kelas ternyata sudah bocor sehingga tak digunakan lagi.
Hak atas foto AP
Image caption M. Amin mengajar tiga kelas dalam satu hari dan menerima gaji dari pemerintah negara bagian Rakhine.
Seperti orang-orang Rohingya pada umumnya di Myanmar, ia punya dua nama: M Amin nama Rohingya dan Maung Chit Khin, nama Myanmar. Kondisi ini sama dengan zaman Orde Baru di Indonesia ketika warga negara dari keturunan Cina lazimnya mengadopsi nama setempat.
Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Puskesmas di permukiman untuk orang Rohingya di Hla Ma Chay ini terletak di samping sekolah bantuan Indonesia dan hanya buka dua kali seminggu.
Seorang pengamat mengatakan ada jalan ke luar atas sentimen negatif terhadap kelompok Rohingya -yang oleh Myanmar tidak dianggap sebagai warga negara tetapi sebagai pendatang dari Bangladesh sehingga dipanggil 'orang-orang Bengali atau orang-orang Muslim'.
Cendekiawan asal Rakhine, Aung Myo Oo, berpendapat diperlukan niat baik dari kelompok-kelompok yang bertentangan di masyarakat untuk mengatasinya.
“Di tataran lapangan, kita harus mengukur tingkat toleransi baik dari kelompok Rakhine maupun komunitas lain dan melihat hal yang menjadi kesamaan untuk hidup berdampingan. Pada akhirnya mereka hidup di atas tanah yang sama meskipun permukimannya terpisah-pisah. Mereka minum air dari sumber yang sama,” jelasnya kepada BBC Indonesia.
Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Ito Sumardi menuturkan pendekatan Indonesia terhadap konflik di Rakhine disambut Myanmar karena bersifat nyata di lapangan dan tidak 'hingar bingar'.
Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, yang turut berperan dalam pendirian sekolah bantuan Indonesia, mengesampingkan anggapan bahwa sekolah itu tidak inklusif dan gagal menjadi titian perdamaian di wilayah konflik.
“Kepala sekolahnya beragama Buddha, murid-muridnya kebanyakan orang Muslim. Kenapa komunitas Buddha di sana kurang memanfaatkan? Karena memang sekolah dibangun di tempat yang mayoritas warganya adalah orang Muslim,” jelas Dubes Ito Sumardi.
Namun kepala sekolah yang disebutkan oleh Duta Besar Ito Sumardi dilaporkan hanya datang dalam acara-acara khusus sehingga tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari.
Ito Sumardi meyakini pendidikan dan fasilitas-fasilitas lain yang direncanakan akan dibangun pada akhirnya akan dapat merangkul semua kelompok masyarakat.
“Jadi kita kalau melihat bantuan dari Indonesia yang di Sittwe itu memang situasinya belum kondusif, kemudian keinginan masyarakat di situ untuk sekolah masih rendah. Tapi itu adalah salah satu upaya untuk bagaimana, melalui pendidikan, melalui pasar yang direncanakan, melalui rumah sakit, di situlah bisa berkumpul semua komunitas karena mereka secara umum membutuhkannya.”
Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Ebdullah berkeinginan melanjutkan pendidikan setelah tamat SD hingga menjadi insinyur.
Bagaimanapun, para siswa dari kelompok Rohingya, berharap mereka dapat menimba ilmu sebanyak mungkin dari sekolah SD ini untuk mewujudkan cita-cita mereka.
“Saya ingin menjadi insinyur setelah lulus sekolah,” ungkap Ebdullah, 11.
“Saya ingin menjadi guru,” kata Um Habiba, 10.
Mereka mungkin masih terlalu belia untuk memahami bahwa setelah lulus dari sekolah ini, maka akses ke pendidikan yang lebih tinggi sangat terbatas bagi mereka.
Soalnya, kelompok etnik mereka tak masuk dalam daftar 135 etnik yang resmi diakui di Myanmar sehingga mereka tidak boleh masuk ke sekolah-sekolah negeri. Adapun untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi swasta akan terhambat oleh biaya.
Untuk sementara inilah sarana pendidikan resmi di Desa Hla Ma Chay yang menjadi tumpuan bagi 1.700 penduduk Rohingya itu. ***
Laporan ini merupakan bagian dari seri khusus pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Anda bisa memberikan komentar atas berita ini di Facebook BBC Indonesia.[]SUMBER:BBCINDONESIA