BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menilai seringnya Gubernur Aceh memutasi pejabat menunjukkan tata kelola Pemerintah Aceh terkesan sakit.
“Pemerintah yang suka mutasi atau pergantian merupakan pemerintah tidak sehat,” tulis Alfian dalam pesan BBM diterima portalsatu.com, Rabu, 23 Maret 2016.
Alfian menyebut pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) tidak memiliki konsep memimpin dan mengelola organisasi besar sejak awal dilantik.
“Pemerintahan Zikir tidak memiliki sistem tata kelola pemerintah sejak awal dilantik. Di mana rekrutmen pejabat eselon I sampai eselon IV berdasarkan rasa kepentingan,” tulis Alfian.
Alfian mengemukakan empat alasan yang membuat tata kelola Pemerintah Aceh kali ini amburadul. Salah satunya adalah perekrutan pejabat terkesan atas dasar kepentingan pribadi, bukan berdasarkan kapasitas.
Kedua, menurut Alfian, menjelang pemilukada/pilkada 2017, sudah menjadi kebiasaan dalam memutasi pejabat atas dasar kepentingan pribadi dan keperluan politik.
“Melihat yang mana 'orang kita' dan yang mana bukan atau suka 'bersih-bersih', ini terjadi karena rekrutmen tidak memiliki sistem yang jelas. Seharusnya sistem profesional dalam rekrutmen pejabat menjadi modal bagi kepala daerah dalam memimpin pemerintahan secara baik. Polanya bisa dengan tender jabatan atau fit and proper test,” ujar Alfian.
Ketiga, kata Alfian, dalam Orde Zikir sering terjadi ketidakharmonisan antara kepala daerah dengan wakilnya yang berimplikasi besar terhadap tata kelola pemerintah. Hal tersebut, menurut MaTA, sering tidak disadari oleh eksekutif.
“Keempat, pemerintah sulit dapat melahirkan pemerintah yang bersih dan baik, karena para pejabat tidak memiliki beban apapun terhadap tangung jawab, di mana mereka manyadari bahwa mereka tidak akan lama di posisi yang mareka emban sekarang,” tulis Alfian.[](idg)
