Kamis, Juli 25, 2024

Siswa Diduga Keracunan Selepas...

SIGLI - Jumlah siswa yang dirawat akibat dugaan keracunan setelah konsumsi nasi gurih...

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...
BerandaSetelah Habis Masa...

Setelah Habis Masa Jabatan Wali Kota, Sakti Fokus pada Profesi Ini

SUBULUSSALAM – Merah Sakti akan mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota Subulussalam pada 5 Mei 2019 mendatang. Pucuk pimpinan selanjutnya beralih kepada Affan Alfian Bintang selaku pemenang Pilkada 2018 Juni lalu. 

Lantas profesi apa yang akan digeluti suami Hj. Sartina NA., S.E., M.Si., ini untuk mengisi kegiatannya sehari-hari setelah tidak lagi menjabat orang nomor satu di Pemko Subulussalam setelah 10 tahun menahodai Bumi Syekh Hamzah Fansuri ini?

Di hadapan Ketua MPU Kota Subulussalam, H.  Azharuddin Paeteh dan sejumlah kepala dinas serta anggota Badan Permusyawartan Kampung (BPK) Kecamatan Sultan Daulat, Merah Sakti mengatakan usai mengakhiri jabatan nantinya, ia fokus membesarkan Partai Golkar Kota Subulussalam untuk terus berbuat demi kemajuan dan pembangunan daerah.

“Saya akan kembali mengurus partai politik, partai saya, partai Golkar yang akan saya besarkan,” kata Merah Sakti usai melantik anggota BPK Kecamatan Sultan Daulat dari Desa Lae Langge, Jabi-jabi Barat dan Cipare-pare Timur di aula pendopo, Kamis, 6 Desember 2018.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Subulussalam juga belum tahu “apakah pemerintahan ke depan masih membutuhkan anggota DPRK atau tidak”, itu dikembalikan kepada pemegang pucuk pimpinan nantinya. Yang jelas, kata Sakti,  idealnya antara legislatif dan eksekutif sejajar, sepadan dan sinergi, tidak boleh saling menyalahkan.

“Yang jadi pertanyaan apakah pelantikan wali kota ke depan perlu DPR atau tidak. Aceh secara khusus ada UUPA Nomor 11 Tahun 2006 bahwa pelantikan wali kota dan wakil wali kota wajib melalui sidang paripurna,” ungkap Merah Sakti seraya mengatakan ada tiga anggota DPRK dari Partai Golkar saat ini duduk di lembaga legislatif.

“Beda dengan kabupaten/kota lainnya di Republik Indonesia ini. Pertanyaan, apakah pemimpin baru ke depan masih memerlukan DPR? Wallahu a'lam bish shawab,” timpal Sakti kembali.[]

Baca juga: