BerandaNewsSiapa Perempuan Aceh?

Siapa Perempuan Aceh?

Populer

BANDA ACEH – Lantas siapa yang disebut sebagai “perempuan Aceh”? Apakah mereka yang bergelar bangsawan, keturunan para sultan serta kaum ulebalang? Atau semua perempuan yang lahir dan/atau dibesarkan di bumi syuhada ini, “atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh” (UUPA, 2006), tak peduli ulebalang atau kawula bahkan lamiet? Karena demikian, UUPA No.11/2006 Pasal 211 mendefinisikan, siapa yang berhak disebut sebagai “orang Aceh”, termasuk kaum perempuannya.

Demikian sederet pertanyaan Dian Rubianty, S.E. Ak. MPA., dalam tulisannya berjudul “Perempuan Aceh: Antara Kenangan dan Kenyataan”, bagian dari “Aceh 2018: Makin Gelap dan Sempit?”, Catatan Akhir Tahun 2018 “Poros Darussalam”.

Dosen dan Kepala Laboratorium FISIP UIN Ar-Raniry ini melanjutkan dalam paragraf lain. Menyoal “kesetaraan” di Aceh kerap didiskusikan dengan mengandalkan romantisme sejarah masa silam. Kenangan bahwa nun, ada hadih maja di negeri ini yang berbunyi: “Adat bak Poteumerheuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”. Konon, salah satu qanun masa Putroe Phang ini melahirkan adat pewarisan rumah pada anak perempuan, sehingga para istri dalam bahasa Aceh disebut “po rumoh” (pemilik rumah) dalam makna sebenarnya.

“Kepemilikan rumah sebagai tempat berlindung tentu menjadi salah faktor penentu bagi perlindungan dan kesejahteraan kaum perempuan,” tulisnya.

Namun, dapatkah kenangan ini dirujuk untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah diikut-sertakan dalam setiap proses kebijakan? Sesuai Qanun No.6/2008 Bab VII Pasal 22 dan 23?

“Kemudian kita juga kerap menceritakan kisah kejayaan empat Sulthanah, untuk menunjukkan bahwa masalah kesetaraan di nanggroe kita sudah selesai berabad silam. Jauh, misalnya, sebelum pejuang Women's Suffrage (gerakan perjuangan hak kaum perempuan), seperti Lucretia Mott dan Elizabeth Stanton di Amerika Serikat, membacakan deklarasi akan hak-hak kaum perempuan di Seneca Falls tahun 1848,” tulis MPA Universitas Arkansas ini.

Tapi benarkah demikian? Karena sebagian masih saja membantah, para sulthanah ini sebenarnya hanyalah “pemimpin boneka”?

Kepemimpinan perempuan pada masa itu“dithee le kaphe” (masyur dan dikenal dunia), namun hari ini semua itu hanya ilusi. Qanun boleh menyatakan, bahwa tidak ada diskriminasi bagi perempuan untuk menduduki berbagai jabatan. Lantas kenapa kemudian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banda Aceh tahun 2017 lalu, isu “perempuan tidak boleh menjadi pemimpin” kembali dimunculkan? 

“Kalau dimunculkan para lamiet, mungkin kita anggap hoax. Namun jika yang menyatakan mengaku pewaris Nabi Saw? Tidakkah itu memartir “nanti durhaka, masuk neraka…” dalam pikiran kita?”

Perempuan. Bicara tentang perempuan Aceh adalah bicara tentang ibu, adik-kakak, istri dan anak-anak perempuan Bangsa Aceh. Pada mereka, baik-buruk kualitas satu generasi dari bangsa ini akan kita dititipkan. “Namun bila anak-anak perempuan kita dibesarkan dengan “kenangan manis”, untuk tumbuh dewasa dibenturkan dengan “kenyataan pahit”, akankah mereka menjadi madrasah yang mencerdaskan?” Dian mempertanyakan.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya