Kabarnya Rp205 miliar anggaran Dinas Pendidikan Dayah dialihkan untuk penanganan Coronavirus disease 2019 (Covid-19), tapi anehnya dana infrastruktur terutama anggaran proyek multiyear tidak disentuh. Padahal Dinas Pendidikan Dayah merupakan bentuk kekhususan Aceh.
Ada juga yang mengkritik bahwa anggaran Dinas Pendidikan Dayah tidak tepat sasaran, basis data alasan penyaluran bantuan/hibah kurang bagus. Saya setuju dengan ini. Kabarnya kabupaten perbatasan dengan Sumatera Utara seperti Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Tenggara hanya mendapat sedikit, padahal di sana perlu penanganan khusus. Apalagi ada dayah perbatasan dan Islamic Center
Terkait hal ini saran saya, Aceh membuat sebuah sistem berbasis online. Namanya Data Pokok Dayah (Dapoda). Mengacu pada Dapodik Kemendikbud RI. Jiplak saja sistemnya. Dalam Dapoda itu memuat seluruh data masing masing dayah, sarana dan prasarana serta santrinya. Seluruh dana bantuan mengacu pada data ini.
Nantinya ada Bantuan Operasional Dayah (BOD). Jumlah bantuan persantri, persis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidkan. Bantuan sarana dan prasarana juga mengunakan Dapoda. Jadi tugas administrasi dayah mengisi Dapoda dengan lengkap. Kabupaten/kota juga memakai data ini untuk membantu sesuai kemampuan mereka.
Jadi Dinas Pendidikan Dayah jika mau bantu, misalnya ruang kelas, tinggal buka Dapoda. Misalnya dayah A jumlah santri besar, ruang belajar kurang, maka langsung dibantu ruang belajar. Begitu juga bilik santri ditentukan rasionya, serta semua fasilitas lain. Bantuan pembangunan atau rehab nantinya swakelola pada panitia dayah yang ditunjuk pimpinan dayah.
Jika begini, azas keadilan akan terjadi. Bantuan sesuai kebutuhan. Yang paling pokok adalah menghindari penyimpangan atau menjadikan dayah sebagai bancakan anggaran politikus. Misalnya pokir yang tidak tepat sasaran atau nebeng nama.
Hal paling utama, agar kehormatan pimpinan dayah terjaga, ulama-ulama kita terhormat di mata politikus dan rakyat. Tidak perlu lagi mereka menenteng proposal. Cukup meminta administratur dayah mengisi data dan ter-update dengan benar. Yang penting Dinas Pendidikan Dayah memegang acuan ini dengan baik. Jangan main mata, apalagi niat korup.
Maknanya jika sudah begini, tidak ada lagi penempatan anggaran suka-suka. Atau geser mengeser seperti saat ini. Sebab dengan sistem itu, wajib hukumnya pemerintah memenuhi standar minimal kebutuhan.
Bagi saya, kehormatan ulama wajib kita pelihara dengan tidak menjadikan mereka seperti orang tangan di bawah. Saya benci pemerintah yang merasa di atas. Apalagi politikus yang merasa jadi tuan. Sejatinya mereka jongos yang beri amanah.
Saat ini Dinas Pendidikan Dayah punya Data Tunggal Dayah Aceh (Datuda) tapi tidak maksimal dimanfaatkan. Salahnya mereka gagal menghempang intervensi politikus melalui pokir (aspirasi). Kabarnya dari 70 persen anggaran di dinas itu adalah anggaran yang ditempatkan dewan.
Mengapa mereka suka menempatkan di dinas tersebut? Sebab pembangunan fisik dengan sistem swakelola. Dugaan bahwa para dewan menarik sebagian anggaran ke dompet mereka. Tanpa proses tender praktek busuk ini menjadi mudah. Mereka tinggal membuat deal-deal sebelum anggaran ditempatkan. Malah kabarnya ada yang duluan setor di muka. Bisa jadi ribut ribut sekarang karena pokir yang hilang.
Ketika plafon pagu anggaran pokir sangat banyak masuk ke Dinas Pendidikan Dayah, lalu pagu murni yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) ke dinas diperkecil. Akhirnya program murni dinas nyaris tidak mengena, yang banyak adalah bu tamah pokir dewan.
Padahal pada saat yang sama kita butuh dana untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru dayah, peningkatan kesejahteraan guru dayah, dan juga mewujudkan lifeskill santri. Ada pimpinan dayah bahkan tidak pernah berhubungan dengan dinas, mereka cukup berhubungan dengan koordinator pokir dewan, jelas komitmen, lalu pokir dapat.
Jadi yang terjadi sekarang, keberatan refocusing dana dayah, bukanlah pertarungan idealisme membela dayah, tapi sebagian besarnya adalah pertarungan dengan mafia yang sedang menyelamatkan arus kas mereka. Terlihat populis, tapi konten sesungguhnya, ya itu.
Dari cerita di atas jelas bahwa tidak seluruh narasi pemotongan anggaran dayah bentuk kezaliman pemerintah. Ini menjadi ranah pertarungan para politikus. Ujung-ujungnya tetap ruang “ramah” anggaran. Saya menduga politikus berkoloborasi dengan dinas terkait. Mereka bersimbiosis “menggemukkan” anggaran. Tentu berujung “cincai-cincai“.
Makanya anggaran terbesar menjurus ke pembangunan fisik. Di sinilah jalan atau jurang menghancurkan kehormatan pimpinan dan pengurus dayah. Sebab diajak kongkalingkong “menfaraid” anggaran dengan jalan salah. Semoga dugaan saya salah dan ada klarifikasi dari Pemerintah Aceh dan para dewan.[**]
