LHOKSEUMAWE – Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 – 2022 di aula Kantor Bupati di Lhokseumawe, Kamis 28 Desember 2017.
?Kegiatan itu diikuti 120 peserta dari unsur Forkopimda para penasehat dan tenaga ahli Bupati/Wakil Bupati, para pimpinan lembaga daerah, kepala SKPK, Camat, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan organisasi profesi dan LSM.
?Fauzi Yusuf akrab disapa Sidom Peng mengatakan, selain jadi pedoman pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, RPJMD juga wujud implementasi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
“Di forum ini kita dapat menjaring berbagai aspirasi untuk menyelaraskan, mempertajam, mengklarifikasi dan menyepakati RPJM Aceh Utara tahun 2017 – 2022. Dan harus selesai selama 6 bulan sejak Bupati dan Wakil dilantik,” kata Sidom Peng dalam siaran pers.
Ia juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi acuan penyusunan RPJM, diantaranya kegiatan pemerintahan Aceh Utara yang belum seluruhnya berkantor di Ibukota Lhoksukon, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Utara tahun 2016 baru sebesar 67,19, masih di bawah IPM Provinsi Aceh 70,00.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Aceh Utara juga masih tergolong besar yaitu 19,46 persen, berada di atas rata-rata provinsi 16,43 persen. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka 11,02 persen lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Aceh 6,57 persen. Penegakan Syariat Islam juga belum menjadi gerakan bersama.
Sedangkan di bidang infrastruktur, kondisi jalan mantap baru sekitar 48 persen, kerusakan saluran irigasi capai 65,22 persen, rumah tidak layak huni 11,98 persen. Akses air minum dan sanitasi juga belum memadai.
Kemudian isu lain yang tak kalah maraknya peredaran Narkoba di kota sampai ke desa. kasus HIV/Aids, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan juga masih tinggi.
Maka, kata Fauzi Yusuf, fokus prioritas pembangunan Aceh Utara lima tahun ke depan meliputi pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan ke ibukota Kabapaten, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan syariat Islam, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan mitigasi bencana.
“Saya sangat membutuhkan masukan – masukan membangun dari seluruh pemangku kepentingan yang hadir di forum ini, untuk penyempurnaan isi dokumen,” tutup Sidom Peng.[]
