BANDA ACEH – Kinerja Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) nyaris saja gagal mempersatukan partai politik nasional pasca terpilihnya TA Khalid sebagai calon Wakil Gubernur Aceh, pendamping Muzakir Manaf. Misi Mualem–panggilan Muzakir Manaf–merangkul semua pihak justru terbentur dengan kepentingan tokoh-tokoh politik yang kemudian berpaling dari koalisi.
Sebut saja diantara mereka seperti Nova Iriansyah dari Partai Demokrat yang kini mendampingi Irwandi Yusuf sebagai calon Wakil Gubernur Aceh. Kemudian menyusul Nasdem, Hanura, PKB, PKPI dan bahkan PDA pun balik badan meninggalkan sekutunya, Partai Aceh.
Hanya Gerindra dan PKS yang tetap setia dalam barisan. Sementara suara PPP dan Golkar justru mengambang karena konflik internal. Belakangan Golkar malah merekomendasikan Tarmizi Karim sebagai cagub Aceh yang diusung di Pilkada 2017.
Kondisi tersebut kemudian berubah belakangan hari. PKPI menegaskan dukungan untuk pemenangan Mualem-TA Khalid setelah melakukan rapat internal di tingkat Dewan Pimpinan Nasional (DPN). Pimpinan tertinggi partai ini, Hendropriyono, meminta kader PKPI di Aceh untuk bekerja ekstra memenangkan Mualem-TA Khalid. (Baca: Hendropriyono Perintahkan Kader PKPI Menangkan Mualem)
Sebelumnya, sikap politik tidak menentu juga diperlihatkan Partai Amanat Nasional (PAN). Di tingkat pusat, partai yang dipimpin Zulkifli Hasan tersebut memerintahkan kadernya untuk membantu pemenangan Tarmizi Karim sebagai calon Gubernur Aceh. Namun, kebijakan politik tersebut ditolak mentah-mentah kader PAN di Aceh. Anwar Ahmad selaku Ketua PAN Aceh justru menegaskan dukungannya untuk memenangkan Mualem-TA Khalid: meskipun tanpa restu DPP PAN.
Sikap tegas kubu Anwar Ahmad di Aceh akhirnya mengubah sikap Zulkifli Hasan. Tepat pada 25 Januari 2017 lalu, Zulkifli Hasan akhirnya menandatangani surat dukungan untuk Muzakir Manaf. Bersamaan surat tersebut, PAN juga mencabut dukungannya untuk Tarmizi Karim. (Baca: DPP PAN Akhirnya Dukung Mualem)
Demikian juga dengan Partai NasDem. Sinyal partai Surya Paloh merapat dengan Partai Aceh terlihat dengan pertemuan mereka beberapa waktu lalu di Jakarta. Kabarnya, Surya Paloh memerintahkan kader NasDem untuk membantu dan mendukung pemenangan Mualem-TA Khalid.
Meskipun demikian instruksi yang diberikan Surya Paloh sedikit bias. Pasalnya partai yang menjunjung tinggi restorasi itu malah tidak bisa mencabut mandat lembaga yang mengusung Tarmizi Karim sebagai cagub Aceh. (Baca: Kata Zaini Djalil Soal Pertemuan Surya Paloh Dengan Mualem)
Menyikapi hal ini, Koordinator Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), Wien Rimba Raya, membantah anggapan sebagian pihak yang menyebutkan kinerjanya nyaris gagal mempersatukan sikap partai politik di Aceh. Dia justru meminta para pihak untuk melihat manfaatnya secara menyeluruh.
“Saya pikir tidak ada yang gagal dengan kinerja KAB, tentu bila dilihat manfaat secara menyeluruh. Persoalan target dan hasil optimal, memang butuh kesabaran dan kecerdasan untuk melihat dinamika politik yang berkembang,” ujar Wien menjawab portalsatu.com, Selasa, 31 Januari 2017.
Wien Rimba Raya juga membantah adanya strategi khusus yang dilakukan pihaknya, sehingga memunculkan fenomena berbalik arah dukungan partai politik untuk Mualem-TA Khalid. Sebagai kader partai dan juga mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Wien Rimba Raya mengaku hanya menjalankan perintah Mualem saja.
“Selama ini, saya melihat sikap Mualem ksatria dan rendah hati untuk mengajak dan mengetuk hati pimpinan Parnas di Aceh agar bersatu, bersama membantu membangun Aceh. Beliau tetap mengajarkan kesabaran dan terus bekerja,” kata Wien menjelaskan perubahan peta politik jelang pemungutan suara 15 Februari 2017.
Dia juga mengaku tidak ada deal politik yang dibangun, supaya partai politik anggota KAB kembali merapat ke kubu Partai Aceh-Gerindra. Menurutnya hanya satu ada kesepakatan yang dibangun antar pihak, yaitu semuanya terlibat menyumbangkan pikiran dan tindakan untuk membangun Aceh.
Wien juga membantah jika pihak Mualem-TA Khalid menawarkan posisi strategis untuk kader partai pendukung di SKPA. Menurutnya hal terpenting yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana mengubah Aceh lima tahun kedepan.
“Ini mengingat jatah Otsus 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional sampai tahun 2022,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan akan ada evaluasi, verifikasi dan fit and proper test dalam menempatkan jabatan kepala dinas di bawah payung Pemerintahan Aceh. “(Intinya mewujudkan) keinginan rakyat Aceh terlaksana,” tuturnya.
Politisi dari Tanah Gayo ini mengakui setiap tindakan politik jelas akan berpengaruh hingga level bawah. Namun, kata dia, mengenai langkah DPP PAN yang mengambil sikap untuk mengikuti kebijakan politik DPW PAN Aceh patut menjadi contoh terbaik integritas keacehan.
“(PAN Aceh dan utamanya Anwar Ahmad) selaku pimpinan dan jajaran politik bersikap teguh untuk kepentingan Aceh,” katanya.
Wien juga mengaku adanya perubahan kebijakan politik di Partai Hanura, PKPI dan mulai terlihat sinyal baik dari Partai Nasdem. Walau terlambat, menurut Wien Rimba Raya, Mualem tetap membuka diri demi Aceh. (Baca: Ketua Hanura Aceh: Kita Patuh Pada Perintah Pimpinan).
Dengan kembalinya beberapa anggota KAB, Wien mengaku tidak ada perubahan visi dan misi yang harus dilakukan pasangan calon Gubernur Aceh Mualem-TA Khalid untuk lima tahun mendatang.
“Justru visi dan misi kita jauh sebelumnya sudah kita sampaikan dalam Koalisi Aceh Bermartabat dan diterima semua pimpinan, dan diyakini akan mampu merubah Aceh 5 tahun kedepan,” katanya.[]