SUBULUSSALAM – Mulai tahun ajaran 2017 Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan resmi menangani SMA dan SMK yang sebelumnya dikelola kabupaten/kota. Segudang harapan pun muncul untuk perbaikan di bidang dunia pendidikan termasuk dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam.
“SMA dan SMK akhirnya resmi sejak Januari ini dikelola Dinas Pendidikan Aceh. Ada beberapa catatan penting kami sampaikan untuk perbaikan pendidikan tingkat SMA dan sederajat,” kata Ketua MPD Subulussalam Jaminuddin kepada portalsatu.com, Rabu, 4 Januari 2017.
Setelah pengalihan penanganan SMA dan SMK ke provinsi, MPD Subulussalam berharap Dinas Pendidikan Aceh serius mengurusi pendidikan di level SMA secara menyeluruh, termasuk melakukan pendataan kembali jumlah guru terhadap sekolah-sekolah yang selama ini masih kekurangan tenaga pengajar.
“Penanganannya harus menyeluruh jangan separuh-paruh, seperti mendata kembali jumlah guru, membuat program pelatihan guru, pertukaran guru dan studi banding untuk menambah wawasan tenaga pengajar,” tambah Jaminuddin.
Selain itu, kata Jaminuddin, pemerintah harus menyediakan program S2 bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Serta penanganan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan calon kepala sekolah wajib lulus.
Jaminuddin menyarankan pemerintah memerhatikan nasib guru tenaga kontrak atau honorer, jangan hanya kesejahteraan guru PNS. Sebab mereka yang non-PNS juga memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan selama ini.
“Jangan hanya kesejahteraan guru PNS yang dipikirkan, guru honor juga harus segera dikontrak sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Contoh SMK Sultan Daulat Kota Subulussalam hanya mempunyai tiga PNS masing-masing satu kepala sekolah, satu KTU dan satu guru agama, sementara siswa ada sekitar 300 orang,” kata Jaminuddin.
Terhadap guru sering bolos, bahkan sampai berbulan-bulan dan ada yang setahun tidak masuk kantor, Jaminuddin berharap bisa ditindak tegas. Memberikan hukuman kepada guru yang tidak aktif mengajar dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi.
“Untuk memantau kinerja guru, seluruh sekolah harus tersedia absen elektronik, ini penting supaya pemerintah bisa mengetahui rajin dan pemalas,” tuturnya.
Ia menambahkan jika penanganan SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Aceh tidak terjadi perubahan signifikan, maka lebih baik diserahkan kembali kepada kabupaten/kota supaya tidak terkesan “rakus” dan “mencari popularitas”.[]