LHOKSEUMAWE- Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe dan Aceh Utara meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, untuk memperbaiki mutu pendidikan serta peduli terhadap nasib guru honorer. Hal itu disampaikan dalam aksi damai yang digelar di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe, Senin sore 3 Mei 2021.
Koordinator Aksi, Nanda Risky menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional yang selalu dirayakan pada 2 Mei. Tapi sebuah ironi nasib guru honorer dan mutu pendidikan masih jauh dari harapan.
“Untuk sektor pendidikan di Aceh mendapatkan alokasi dana bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 20 persen. Angka tersebut bukanlah sedikit untuk menunjang proses pendidikan, agar ke depannya pendidikan menjadi seperti yang kita harapkan bersama,” kata Nanda.
Selain itu, lanjut Nanda, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pendidikan untuk mempedulikan nasib guru honorer maupun Tenaga Harian Lepas (THL) yan hidupnya belum sejahtera. “Kita juga meminta kepada pihak Dinas Pendidikan untuk mempublikasikan Rencana Strategi (Renstra) terkait pendidikan di Kota Lhokseumawe,” ujar Nanda Risky.
Selanjutnya, Nanda menyebutkan, mahasiswa yang tergabung dalam SMUR menuntut kepada Dinas Pendidikan untuk merekomendasikan tenaga guru honorer kepada Wali Kota Lhokseumawe, karena mereka sudah lama mengabdi supaya segera diangkat menjadi PNS. Pasalnya, masa pengabdian mereka telah memberikan kepada masyarakat sudah cukup lama, sehingga layak diperhatikan.
Terkait dengan permintaan SMUR tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Ibrahim menjelaskan pihaknya bukan sebagai pengambil kebijakan, tapi tetap berkoordinasi dengan pimpinan atau membicarakan hal itu dengan Wali Kota Lhokseumawe, karena pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS juga terkait dengan regulasi dari pemerintah pusat.
“Kalau pengangkatan guru honorer menjadi PNS itu kapasitasnya bukan kita (Dinas Pendidikan), tapi ada regulasi pemerintah pusat dan terlebih sekarang ini sudah PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja). Kita paling mendata, tapi kalau kapasitas CPNS itu melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bukan di Dinas Pendidikan,” ujar Ibrahim.
Di samping itu, kata Ibrahim, berkenaan mutu pendidikan di Kota Lhokseumawe itu tidak rendah. Bahkan barometer pendidikan di Aceh salah satunya termasuk Lhokseumawe, baik guru maupun siswa berprestasi selalu disumbangkan sesuai nilai prestasi yang diraih. Tentu pihaknya ke depan terus mendorong tenaga guru untuk meningkatkan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk peningkatan kapasitas mereka. []
