Sabtu, Juli 13, 2024

Besok, Mahyuzar akan Terima...

ACEH UTARA - Dr. Mahyuzar, M.Si., akan menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang...

Jabatan Pj Bupati Aceh...

ACEH UTARA - Masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, genap satu...

Panwaslih Aceh Instruksikan Buka...

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota segera membuka...

KAMMI Sebut Perlu Forum...

BANDA ACEH - Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banda Aceh...
BerandaNewsSoal Bendera, Waka...

Soal Bendera, Waka Sekjen Pakar Aceh Utara Nilai Gubernur Lecehkan DPRA

BANDA ACEH – Waka Sekjen DPW Pusat Kajian Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh Utara, Murtala Pase, mengatakan bendera Aceh merupakan amanah yang harus dijalankan oleh pemerintah sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Isi qanun ini wajib dijalankan karena merupakan amanah undang-undang.

“Celakanya bila aturan tersebut tidak diindahkan, maka secara langsung maupun tidak langsung, Gubernur telah melecehkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Karena lahirnya produk qanun tersebut hasil musyawarah akbar perwakilan dari seluruh rakyat Aceh,” ujar Murtala Pase melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Sabtu, 10 Oktober 2015.

Dia mengatakan inti dari qanun tersebut sesuai dengan amanah MoU Helsinki dan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006.  

“Kami mengingatkan kembali kepada Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah untuk menjalankan amanah dari Qanun No 3 tahun 2013 yang telah disahkan DPRA,” ujarnya.

Secara hukum, kata dia, setiap qanun sah secara hukum dan harus segera dijalankan apabila tidak ada koreksi selama 60 hari setelah mendapat pengesahan oleh legislatif. Menurutnya aturan hukum yang disahkan, wajib dijalankan oleh Pemerintah Aceh dan segenap masyarakat hingga ke seluruh pelosok-pelosok desa di Aceh.

“Defenisi perundang-undangan adalah penempatan aturan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah. Demikian yang dijelaskan dalam pasal UU 12/2011. Intinya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang telah disahkan berkaitan dengan bendera dan lambang Aceh. Bila bendera dikibarkan maka tidak dapat diturunkan,” katanya.[](bna)

Baca juga: