LANGSA – Akademisi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Muhammad Dar, menilai bertambahnya penduduk miskin di Provinsi Aceh merupakan bukti lemahnya tata kelola Pemerintah Aceh saat ini.
“Sungguh sangat memprihatinkan kondisi Aceh saat ini, sebuah daerah yang kaya raya dengan nilai anggaran yang melimpah, terdapat sangat banyak penduduk miskin di dalamnya” ujarnya saat dikonfirmasi portalsatu.com, Kamis, 7 Januari 2016
Menurut Muhammad Dar, Pemerintah Pusat dalam hal ini perlu mengevaluasi secara serius Pemerintah Aceh dengan segera terhadap semua sektor.
“Ini perlu ditanggapi dengan serius, contohnya terkait masalah anggaran, apakah penggunaannya sudah tepat sasaran ataukah belum? Juga terkait kinerja, apakah Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur serta para kepala SKPA bekerja atau tidak? Pemerintah Pusat perlu memberikan sebuah pressure dan sanksi tegas jika terbukti kinerja Pemerintah Aceh selama ini menyalahi aturan yang berlaku,” ujar akademisi asal Bireuen itu.
Menurutnya masyarakat di sebuah wilayah merupakan sebuah kekuatan, aset dan harta. Karena itu kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioitas utama bagi pemerintah daerah.
Dia mengatakan permasalahan ini dapat diantisipasi dengan adanya kebijakan pro rakyat miskin. Artinya, pemerintah wajib membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat, menghidupkan koperasi pedesaan dan membangkitkan industri rumah tangga bagi masyarakat dengan memberdayakan tenaga-tenaga yang berkualitas yang ada di Aceh.
“Permasalahan kemiskinan di Aceh sudah sangat memprihatinkan, coba lihat saja, saat ini ratusan bahkan ribuan pemuda-pemuda Aceh yang telah meraih gelar sarjana, bukan lahan pekerjaan yang nampak di depan mata mereka, melainkan lahan pengangguran,” ucap alumni pascasarjana Sosial Politik Islam IAIN Medan itu.[] (ihn)