Kamis, Juli 25, 2024

Spanduk Dukungan Bustami Maju...

LHOKSEUMAWE - Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Bustami Hamzah untuk mencalonkan diri sebagai...

Yayasan Geutanyoe Rayakan Hari...

LHOKSEUMAWE - Yayasan Geutanyoe merayakan Hari Anak Nasional tahun 2024 bersama 227 anak...

Hendry Ch Bangun Tanggapi...

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan,...

Puluhan Personel Polres Aceh...

LHOKSUKON - Polres Aceh Utara melakukan tes narkoba melalui metode tes urine menggunakan...
BerandaNewsSoal RAPBK 2019,...

Soal RAPBK 2019, Mahasiswa: Kenapa Fraksi PPP Tak Bersikap?

LHOKSEUMAWE – Mahasiswa Unimal, Muslem Hamidi, mempertanyakan kenapa Fraksi PPP tidak bersikap terhadap pengambilan keputusan Rancangan Qanun Aceh Utara tentang APBK 2019.

“Fraksi PPP boikot (rapat paripurna DPRK pengambilan keputusan RAPBK) itu tidak berpengaruh asal kuorum cukup. Yang kita sayangkan itu kenapa Fraksi PPP tidak bersikap,” ujar Muslem Hamidi kepada portalsatu.com, Jumat, 30 November 2018.

Muslem melanjutkan, “Justru kita sangat menyayangkan sikap Fraksi PPP yang tidak memberikan pendapat akhir pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi. Karena itu yang akan menjadi penting apabila kita ingin mengetahui apa saja catatan yang menjadi alasan untuk Fraksi PPP bersikap. Misalnya, apakah ada kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan (terkait RAPBK) sehingga Fraksi PPP (seharusnya) bersikap. Akhirnya kita bertanya, apa dasar Fraksi PPP jika memang itu boikot?”

Menurut Muslem, jika memang ada persoalan seharusnya itu semua disampaikan apa saja item-item yang menjadi dasar Fraksi PPP menolak atau menerima RAPBK Aceh Utara 2019. “Kalau begini kan kita tidak tahu apa persoalannya. Poinnya itu tidak ada,” kata aktivis mahasiswa ini.

“Jika dikatakan boikot seharusnya ada pendapat akhirnya yang disampaikan, agar publik juga mengetahui, dan media pun bisa mengutip item-item catatan pendapat akhir dari fraksi. Karena setiap fraksi itu kan ada penyampaian pendapat akhirnya, maka disitulah kesempatan untuk bersikap sebenarnya,” ujar Muslem.

Muslem juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran salah seorang pimpinan dewan, yakni wakil ketua I DPRK dari Fraksi PPP. “Kalau ketua DPRK itu kan lagi umrah, tapi kalau satu lagi  (wakil ketua I) kan posisi memang sedang ada di Aceh Utara, tapi tidak hadir. Beliau itu kan pimpinan DPRK”.

“Karena pada PP Nomor 12 Tahun 2018 ada disebutkan tanggung jawab itu jika ketua DPRK tidak ada maka digantikan oleh wakil ketua I, dan seterusnya. Artinya, ketua DPRK kan umrah sehingga tidak hadir, tetapi wakil ketua I kan ada di tempat (Aceh Utara) tapi kenapa tidak hadir. Meskipun ketidakhadiran beliau, rapat paripurna masih bisa dilakukan karena kuorum (cukup),” ujar Muslem.

“Kita juga bertanya apakah waktu penandatanganan KUA PPAS (yang menjadi cikal bakal RAPBK) itu hadir atau tidak anggota Fraksi PPP? Dan apakah semua anggotanya ikut menandatangani KUA PPAS?” kata dia.

Dia menyebutkan, semua ketentuan itu sudah ada di PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Dijelaskan juga bahwa keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan perda atau qanun itu berupa (1) persetujuan, (2) persetujuan dengan pengubahan, dan (3) penolakan. “Artinya, jika mau bersikap itu harus jelas,” tegas Muslem.

“Kita rasa jika seandainya Fraksi PPP mau bersikap dengan jelas dan mau menyampaikan pendapat akhir fraksi secara tertulis yang disampaikan disertai dengan catatan apa saja item-item yang menjadi pertimbangan terhadap pemerintah maka akan sangat baik, dan sangat kita harapkan agar publik juga bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kita akan mengapresiasi jika itu yang dilakukan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya sangat berharap agar ada penyampaian pendapat akhir oleh Fraksi PPP untuk kemudian publik bisa mengetahui masalah apa yang sedang terjadi. “Jadi, artinya jika dilihat dari proses yang terjadi, tidak ada boikot di situ, karena tidak ada sikap. Hanya saja ketidakhadiran anggota Fraksi PPP memang akan menjadi tanda tanya,” kata Muslem.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diduga 'memboikot' rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan alias 'ketuk palu' Rancangan Qanun tentang APBK (RAPBK) tahun 2019, di gedung dewan setempat, Rabu, 28 November 2018, malam. Namun, Ketua Fraksi PPP, Dr. Zainuddin Iba, membantah pihaknya memboikot rapat paripurna tersebut.

Informasi diperoleh portalsatu.com, dari enam anggota Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, hanya satu orang yang hadir dalam rapat paripurna itu, yakni Saifannur. Akan tetapi, Saifannur tidak menandatangani daftar hadir. Lima anggota Fraksi PPP lainnya, termasuk Wakil Ketua I DPRK, Mulyadi CH., dan Ketua Fraksi, Zainuddin Iba, tidak hadir.

Fraksi PPP juga tidak menyampaikan/membacakan pendapat akhir dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap RAPBK 2019 itu. Pendapat akhir hanya dibacakan tiga fraksi lainnya, yaitu Fraksi Partai Aceh, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Amanat Karya Bangsa.

Menurut sumber portalsatu.com, rapat paripurna DPRK itu dihadiri 33 dari 45 anggota dewan, tapi yang teken daftar hadir 32 orang. Informasi itu dibenarkan oleh pihak Bagian Risalah Sekretariat DPRK Aceh Utara.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRK Aceh Utara, Abdul Mutaleb alias Taliban (Partai Aceh/PA) didampingi Wakil Ketua II DPRK, Zubir HT (Partai NasDem). Menurut informasi, Ketua DPRK, Ismail A. Jalil alias Ayahwa (PA), tidak hadir karena sedang umrah.

Bantah boikot

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRK Aceh Utara, Zainuddin Iba, dikonfirmasi portalsatu.com via telepon seluler, Kamis, 29 November 2018, membantah pihaknya memboikot rapat paripurna tersebut.

“Oh, enggak. Kita tidak memboikot. Cuma karena jadwalnya yang bergeser, seharusnya pukul 14.00 WIB, namun bergeser menjadi pukul 20.00 WIB. Sementara kita di saat pukul 20.00 WIB itu sudah membuat jadwal lain,” ujar Zainuddin Iba.

Ditanya tentang seorang anggota Fraksi PPP hadir tapi tidak teken daftar hadir, Zainuddin Iba mengatakan, “Mungkin dia tidak ada acara. Namun kita tidak tahu soal hadir atau tidak (Saifannur) karena tidak ada konfirm juga, sementara yang lain sudah ada acara masing-masing”.(Baca: Fraksi PPP 'Boikot' Rapat Paripurna DPRK 'Ketuk Palu' RAPBK 2019?)[]

Baca juga: