SIGLI – Sensus Penduduk berbasis online segera dilaksanakan seluruh Indonesia pada tahun 2020 ini. Agenda 10 tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) dimulai Februari hingga Maret 2020.
Kepala BPS Kabupaten Pidie, Munir Ilyas, Senin, 3 Februari 2020, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta Rekomendasi PBB terkair sensus penduduk dan perumahan tahun 2020, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP 2020).
“Ini merupakan kegiatan pendataan lengkap seluruh penduduk Indonesia dalam 10 tahun sekali. Pendataan kali ini yang ketujuh sejak pertama pedataan tahun 1961,” kata Munir Ilyas dalam Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) antarinstansi dengan BPS Pidie, di Op-room Setdakab Pidie.
Kali ini, lanjut Munir, BPS akan inovasi dan pembaruan metode dibandingkan enam sensus penduduk sebelumnya. SP 2020 akan menggunakan metode kombinasi yaitu memanfaatkan data administrasi kependudukan (adminduk) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri sebagai data dasar untuk pendataan penduduk secara lengkap.
“Kita juga memanfaatkan berbagai jenis pengumpulan data yang menggunakan gadget. Inovasi ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dinamika kependudukan selama sepuluh tahun terakhir,” imbuhnya.
(Kepala BPS Pidie, Munir Ilyas. Foto: Zamah Sari)
BPS akan melakukan SP berbasis online melalui ww.sensus.bps.go.id. “Warga dapat memasukkan sendiri data kependudukannya. Update-nya akan dimulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020”.
“Jika ada warga yang tidak melakukan pendataan secara online, kita melaksanakan pencacahan lapangan melalui wawancara langsung dengan warga. Kegiatan ini berlangsung bulan Juli 2020,” ucap Munir.
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM. Daud, mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie ikut partisipasi mendaftarkan diri dan keluarganya secara online.
Fadhlullah mengatakan, Sensus Penduduk sangat diperlukan sebagai langkah untuk mengetahui jumlah penduduk sesuai kondisi dan profesinya. Dengan demikian ketika disalurkan bantuan dari program pemerintah tidak akan salah sasaran.[]
