BANDA ACEH – Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, menyebutkan banyak personal media abal-abal bukan berprofesi wartawan. Mereka merupakan gabungan LSM, preman, mantan loper koran, dan juga tukang tambal ban.
“Mereka mengaku wartawan dan punya identitas pers. Umumnya mereka tahu jadwal kapan dan di mana konferensi pers,” ujar Stanley, ketika berkunjung ke salah satu media cetak di Banda Aceh, Rabu, 9 Agustus 2017.
Dia mengatakan, personal media abal-abal ini tidak membutuhkan gaji. Mereka juga tidak memerlukan media untuk menerbitkan laporan.
“Umumnya mereka datang ke undangan untuk mendapat makan gratis, dapat uang transpor mungkin juga sedikit honor, sehari mereka bisa datang sampai ke tiga tempat. Penghasilannya sudah cukup untuk hidup,” katanya lagi.
Di sisi lain, Stanley mendorong setiap wartawan untuk ikut uji kompetensi sehingga memiliki wawasan dan memahami kode etik jurnalistik. Menurutnya, dengan uji kompetensi, wartawan juga memiliki teknik mewawancarai narasumber.
“Kalau kita lihat yang abal-abal itu kecenderungannya berkerumun, kalau bertanya rame-rame merekam, dan idenya nanti rame-rame juga untuk dijadikan berita. Sekarang tidak bisa, wartawan harus punya kompetensi yang menjadikannya wartawan sungguh-sungguh,” kata Stanley.
Selain itu, Stanley mengatakan, setiap berita yang dikeluarkan media jurnalistik wajib memverifikasi dan mengklarifikasi sumber. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memerangi 'hoax' yang kini banyak beredar di media sosial.
Dia mengatakan, informasi dan berita itu berbeda. Berita harus punya verifikasi dan klarifikasi.
Indonesia saat ini memiliki media informasi terbanyak di dunia. Jumlahnya mencapai 47 ribu yang 43.300 di antaranya adalah berbasis daring. Sementara perusahaan media yang terverifikasi di Dewan Pers hanya mencapai 168 unit.
“Pertanyaannya, media sebanyak itu apakah seluruhnya dikerjakan oleh wartawan? Di daerah Tanjung Balai Karimun yang berpenduduk 170 ribu jiwa, punya media online 500. Namanya menyeramkan. Ada KPK, Buser, BNN, Bhayangkara, BIN, dan lain-lain. Mereka tidak terdaftar di Dewan Pers,” kata Stanley.[] (*sar)